HomeSosial Budaya

Diskusi Publik: Menimbang Dampak Perppu Ormas

Diskusi Publik: Menimbang Dampak Perppu Ormas

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ismail Yusanto, yang merupakan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bersama Direktur Eksekutif Intitute Pancasila dan Kewarganegaraan (IPK) Syaiful Arief, menjadi pembicara utama dalam Diskusi Publik bertema “Menimbang Dampak Perppu Ormas”.

Bertempat di d’Hotel Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017), diskusi publik tersebut diselenggarakan oleh Eppas, sebuah lembaga penelitian di bidang pengembangan agama dan sosial.

Dalam kesempatannya selaku pembicara, Ismail (Jubir HTI) mempertanyakan makna dari antipancasila.

“Antipancasila sebenarnya apa? Ada yang jelas melakukan anarkis, komunis, tapi tak disebut antipancasila,” ujar Ismail.

Baca Juga:  DPR Ingatkan Massa Aksi 287 Jangan Bikin Onar

Sementara disayangkan, HTI yang jelas-jelas tidak pernah melakukan aksi anarkisme, justru dituduh oleh pemerintah dan masyarakat sebagai ormas antipancasila.

“Dan sekonyong-konyongnya (pemerintah) membekukan HTI,” sesalnya.

Padahal, lanjut Ismail, lawan kita sebenarnya adalah neo-imperialisme.

“Itu lawan kita!,” tegasnya.

Ia pun menjelaskan bahwa langkah atau keputusan pemerintah hari ini bisa saja salah. Ia mencontohkan, sejak era Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah juga kerap melakukan kesalahan. Hal inilah yang patut dikoreksi, sebagaimana diajarkan dalam Islam.

“Dalam Islam, ada yang disebut mengoreksi penguasa,” tambahnya.

Baca Juga:  Jokowi Lantik Pejabat UKP Pembinaan Ideologi Pancasila

Sementara itu, bagi Syaiful (IPK), Pancasila itu sudah final sebagai falsalah, dasar, ideologi negara. Sebelum negara ini didirikan, jelasnya, Pancasila sudah dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam berbangsa, yang kemudian berlanjut menjadi falsafah negara saat merdeka.

“Praktik masyarakat yang baik menunjukkan bahwa itu adalah perilaku Pancasila secara praktik,” pungkasnya.

Direktur IPK ini pun mendukung pernyataan Jubir HTI yang mengungkapkan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti hanya sebatas pada falsalah saja.

“Pengamalan Pancasila juga harus sampai ke level yuridisnya,” sambungnya.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: