DPD RI  

DPD Dukung Pansus Angket KPK Panggil Miryam

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menegaskan dukungannya terhadap Pansus Angket KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk meminta aparat kepolisian memanggil tersangka korupsi e-KTP Miryam S. Heryani.

Sebab, bagaimana sesama lembaga negara termasuk KPK harus mendapat pengawasan oleh parlemen.

“Lembaga apapaun di dalam negara ini termasuk KPK, harus ada keseimbangan atau check and balances dan mendapat pengawasan dari parlemen. Sebab, kalau KPK tidak mendapat pengawasan apalagi sampai overdosis, maka akan berbahaya,” kata Nono Sampono dalam ngobrol santai menjelang buka puasa bersama dengan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/6).

Hadir Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba.
Menurut senantor dari Dapil Maluku itu, pemanggilan Miryam S Heryani merupakan bagian dari pengawasan parlemen tersebut. Pemanggilan itu bagian dari kontrol terhadap KPK. Sebab, kalau tidak, kekuasaan akan menjadi absolut dan pasti akan bermasalah.

Baca Juga:  Polisi Sebar Informasi Buronan KPK Miryam Haryani ke Jajaran Polda dan Polsek

“Kalau kekuasaan KPK itu absolut, maka KPK akan bermasalah,” ucap Nono.

Jangankan KPK lanjut Nono, Presiden RI pun kalau diperlukan keterangannya demi penegakan hukum, maka harus hadir. Demikian pula KPK.

“Maka jangan dikait-kaitkan dengan masalah tertentu. Seperti Ketua Pansus-nya diduga terkait kasus e-KTP dan lain-lain, itu tidak benar. Masalahnya berbeda. Sebelumnya juga ada kasus cicak Vs buaya, dan lain-lain,” tambah Nono.

Dia yakin Presiden Jokowi juga memantau kasus ini, dan presiden tentu tidak akan berpihak kepada salah-satu lembaga negara tersebut.

Baca Juga:  Galang Dukungan, Ketua DPD RI Silaturahmi dengan PB NU

“Jadi, jangan melihat masalah itu terlalu sempit bahwa semua ini bagian dari proses berdemokrasi dan penegakan hukum itu sendiri. Pada saatnya nanti, sistem ketatanegaraan ini akan ketemu, dan dalam negara demokrasi tak ada kekuasaan yang sabsolut,” tegasnya.

Presiden juga demikian, KPK juga begitu. Jadi jangan melihat terlalu sempit persoalan tertentu, seperti dikaitkan dengan ketua pansus. Jadi terkait kasus dugaan korupsi e- KTP harus dipisahlan.

“Ini juga tak lepas dari pantauan presiden secara proporsional. Ini sebuah proses.Sebelumnya kasus cicak buaya dan lain-lain,” ucapnya.

“Semua ini sebagai proses pendewasaan kita. nanti akan temukan format sistem bernegara, sistem demokrasi tak ada keluasaan absolut,” tandasnya

Tinggalkan Balasan

banner 728x90