HomeDPR RI

DPR Bentuk Panja RUU Jabatan Hakim

DPR Bentuk Panja RUU Jabatan Hakim

JAKARTA, SUARADEWAN.com – DPR RI bersama Pemerintah sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) guna membahas rancangan Undang-Undang mengenai jabatan hakim.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan saat memimpin rapat kerja antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta perwakilan Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

Diterangkan Trimendya, pembentukan Pansus itu rencananya baru akan dilakukan pada minggu pertama bulan Juni 2017.

“Kita sepakati kemungkinan besar rapat setelah tanggal 6 Juni, baru akan rapat Panja RUU Jabatan Hakim,” tukasnya.

Baca Juga:  Praktisi Hukum Nilai Banyak Kebobrokan di Mahkamah Agung

Masih menurut Trimedya, Panja nanti akan membahas secara mendalam terkait setiap substansi pasal-pasal yang tertuang pada rancangan UU Jabatan Hakim ini.

“DIM berjumlah 389, setelah penyisiran sebanyak 205 DIM tetap, redaksional 45 DIM, substansi 109 DIM, subtansi baru 27 DIM, dan jumlah DIM yang bersifat mohon penjelasan sebanyak 3 DIM,” pungkas politikus PDIP ini.

Menurut Trimedya, ada beberapa poin krusial dalam RUU yang menjadi usul inisiatif DPR ini. Diantaranya, menambahkan Hakim Militer dalam ruang lingkup Jabatan Hakim dan mengubah pengaturan pendelegasian mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim dari yang semula diatur oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Baca Juga:  Rapat Kerja KPK dan Komisi III Berlangsung Tegang

Serta, Hak Hakim yang diberikan secara proporsional sesuai dengan kedudukan hakim di lingkungan peradilan dan kemampuan keuangan negara, menambahkan KY sebagai lembaga yang akan bersama-sama dengan MA melakukan uji kompetensi dan kelayakan, dan menentukan lulus atau tidaknya calon hakim tinggi.

Sementara meurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, pihaknya menyambut baik usulan dan inisistaif DPR tentang RUU Jabatan Hakim ini.

“Hakim merupakan pejabat negara yang perlu menjaga integritas dan profesionalitas. Jabatan hakim perlu diatur dalam undang-undang. Secara prinsip, pemerintah sependapat dengan undang-undang ini,” ungkap Yasonna. (za/tr)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: