HomeParlementariaDPR RI

DPR: Jangan Ada Kompromi Soal Penjagaan Kedaulatan Wilayah Indonesia

DPR: Jangan Ada Kompromi Soal Penjagaan Kedaulatan Wilayah Indonesia

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah meminta pemerintah untuk tidak kompromi dengan penjagaan kedaulatan, baik di darat maupun perairan wilayah Indonesia. Hal itu Rizki sampaikan dalam rangka menanggapi ribuan kapal Tiongkok dan Vietnam yang masuk ke teritori Indonesia melalui Kepulauan Natuna bagian utara, hasil laporan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Kita paham pemerintah mempunyai kondisi fiskal yang sangat sulit di era pandemi Covid-19 ini. Tapi, saya juga berharap pemerintah punya komitmen agar jangan sampai ada kompromi terkait dengan penjagaan kedaulatan di negara kita,” jelas Rizki dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU tentang APBN TA 2022 Banggar DPR RI yang diselenggarakan secara hybrid, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Baca Juga:  DPR Bersama Pemerintah Dukung Industri Pertahanan Nasional

Di sisi lain, jelas Rizki, saat ini DPR RI sedang membahas revisi Undang-Undang Landas Kontinen yang sudah masuk di tingkat panitia khusus (pansus). Adanya UU terbaru ini akan memperluas wilayah perairan Indonesia, terutama di daerah yang memiliki keberlimpahan Sumber Daya Alam (SDA) hayati di dasar lautnya.

Concern kita di Komisi I, siapa yang akan jaga perairannya, siapa yang akan jaga hak berdaulatnya?” tanya Rizki.

Karena itu, Rizki meminta pemerintah agar meningkatkan kemampuan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI serta Bakamla untuk bisa mendeteksi adanya hal yang mengancam kedaulatan Indonesia.

Baca Juga:  Mahfud MD Menolak Ide Khilafah

“Bakamla dan TNI AL, deteksi seaglider saja belum mampu. Bahkan, berikan perlawanan jika ada negara tetangga kita yang masuk ke wilayah kita, ini belum mampu. Dengan adanya revisi UU Landas Kontinen nanti, tentu perairan wilayah kita akan diperluas,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

Diketahui, menurut laporan dari Sekretaris Utama Bakamla RI Laksda S. Irawan, ribuan kapal yang berasal dari Tiongkok dan Vietnam tersebut tidak terdeteksi radar, hanya terlihat dengan pantauan mata (patroli). Irawan menyebut Bakamla hanya memiliki 10 kapal. Selain itu, untuk kebutuhan pemantauan udara, Bakamla RI meminjam atau menyewa ke TNI AL. (rdn/sf)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0