DPR RI Anjurkan Presiden Jokowi Selidiki Kasus HAM Lainnya

Rudy Mas'ud sarankan Presiden Jokowi juga analisa dan proses penegakan HAM pada kasus-kasus lain selain 12 peristiwa pelanggaran HAM berat. (Foto: dpr.go.id)

SUARADEWAN.com – Komitmen pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengangkat persoalan hukum dari 12 peristiwa pelanggaran HAM berat dan pemulihan hak-hak bagi para korbannya mendapat respon dari anggota Komisi III DPR RI RUdy Mas’ud, pada hari Senin, 16 Januari 2023.

Rudy Mas’ud mengatakan komitmen pemulihan hak para korban dan persoalan hukum dari peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut haruslah diikuti dengan kebijakan strategis dan proses hukum terkait.

Rudy meyakini bahwa dengan melaksanakan kebijakan strategis dan proses hukum yang transparan dan profesional, pemerintah akan benar-benar bisa mengungkap para pelaku kejahatan, dan juga memulihkan hak-hak korban.

“Oleh sebab itu, saya mendukung Pemerintah dan lembaga terkait, Jaksa Agung, Komnas HAM, LPSK, dan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya,” tutur Rudy Mas’ud.

Di samping itu, Rudy juga menyarankan agar pemerintah juga memberikan analisa dari berbagai kasus pelanggaran HAM selain kedua belas peristiwa yang menjadi sorotan akhir-akhir ini.

Dengan demikian, kebijakan strategis untuk menegakkan HAM terus berlanjut dan dapat mencegah pelanggaran HAM tersebut terulang kembali.

Kebijakan strategis tersebut juga berguna untuk menciptakan mekanisme hukum yang komprehensif, transparan, dan akuntabel dalam menangani pelanggaran HAM.

Menurut Rudi Mas’ud, demikianlah impelementasi nyata dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang selalu menjadi perhatian masyarakat .

Rudi Mas’ud juga mengatakan bahwa masyarakat telah memberikan apresiasi dan kritik terhadap pernyataan Presiden Jokoei atas kedua belas pelanggaran HAM berat tersebut. Sebagian masyarakat yang mengkritik umumnya memahami bahwa pernyataan Presiden Jokowi hanyalah bersifat politis, karena mereka belum melihat langkah hukumnya secara nyata.

Ketidakpuasan dan kritik terhadap pernyataan Presiden Jokowi juga disebabkan karena banyak kasus pelanggaran HAM berat lainnya tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah. Kasus-kasus tersebut antara lain Timor-Timur 1999, Tanjung Priok 1984, Abepura 2000 dan Panitia Papua 2014. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90