HomeDaerahMaluku-Papua

DPR : RUU DOB Untuk Pemerataan dan Pembangunan di Papua

DPR : RUU DOB Untuk Pemerataan dan Pembangunan di Papua

PAPUA, SUARADEWAN.com – DPR RI akhirnya mengesahkan tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (RUU DOB) Papua menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna pada Kamis (30/6/2022).

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan RUU DOB Papua ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik.

“Selain itu, mempercepat kesejahteraan dan mengangkat harkat martabat masyarakat,” kata Kurnia dalam laporannya sebelum pengesahan.

Terkait hal itu, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) turut memberikan respon. Kepala Biro Papua PGI, Ronald Richard Tapilatu meminta semua pihak untuk menghormati RUU DOB yang saat ini dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Baca Juga:  Papua dengan Cadangan Emas Terbesar di Dunia

Richard menegaskan PGI tidak dalam rangka mendukung atau menolak penambahan wilayah baru di Papua. Namun demikian, ia mengatakan PGI memiliki tanggung jawab moral politik untuk mengingatkan semua pihak agar tidak gegabah mengambil langkah terkait RUU DOB ini.

“PGI tidak di posisi menolak atau menerima. PGI di posisi mengingatkan semua pihak ada proses hukum yang sementara berlangsung di MK. Sabar lah nunggu proses hukum selesai baru kita sama-sama melihat tindak lanjutnya,” kata Richard, Jumat (1/7/2022).

Richard mengungkapkan Majelis Rakyat Papua (MRP) menggugat RUU DOB ke MK memiliki banyak aspek pertimbangan, salah satunya terkait kesiapan Papua menambah provinsi baru. Sehingga, lanjutnya, langkah ini harus dihormati.

Baca Juga:  Kesehatan Masyarakat Korowai Cenderung Terabaikan, HMI Cabang Jayapura Galang Aksi Sosial

“Kan ini DOB-nya dibuka, tapi PAD-nya masih rendah di seluruh Papua. DOB dibuka, indeks pembangunan manusia juga masih rendah. Jadi ketergantungan terhadap dana transfer dan dana hibah itu masih tinggi,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, penambahan kewenangan pemerintah pusat terhadap Papua dalam hal pemekaran wilayah juga jadi soal. Menurutnya, dalam UU Otsus yang lama, pemekaran wilayah itu menjadi tanggung jawab MRP dan DPRP.

“Dalam kesepakatan awal UU itu dibentuk, pemekaran itu wilayahnya pemerintah provinsi, provinsi otonomi, provinsi otsus gitu. Jadi (campur tangan pemerintah soal pemekaran ini) malah membuat banyak orang bertanya-tanya gitu,” jelasnya.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0