HomeDPR RI

DPR Sepakat Gunakan Hak Angket Kasus Korupsi e-KTP

DPR Sepakat Gunakan Hak Angket Kasus Korupsi e-KTP

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Komisi III DPR RI akan menggunakan Hak Angket untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani.

Dalam rapat kerja Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi III dan KPK yang digelar pada Rabu (19/4/17) malam, mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut.

“Dalam pandangan fraksi ada tiga fraksi yakni PAN, PKS dan Partai Hanura mendukung hak angket dengan catatan konsultasi bersama pimpinan fraksi. Sementara PDIP, Nadem, Demokrat, PPP, Golkar, Gerindra, mendukung hak angket,” ujar Benny K Harman saat memimpin RDP, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/4/17).

Ia menilai, hak angket diperlukan untuk menyelamatkan kehormatan kedua institusi yakni DPR dan KPK. Sebab, pernyataan yang dilontarkan oleh Penyidik KPK Novel Baswedan bahwa ada pihak Komisi III DPR RI yang mengintervensi kasus e-KTP dapat merusak citra.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dari fraksi PPP menuturkan, fraksinya menyetujui penggunaan hak angket tersebut dengan alasan pimpinan KPK tidak dapat memberi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan Komisi III DPR RI ke KPK.

“Karena ada beberapa hal yang dianggap jawaban atau respon pimpinan KPK tidak clear terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komisi III DPR,” imbuhnya. (DD)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: