JAKARTA, SUARADEWAN.com – DPRD DKI Jakarta menilai sejumlah pejabat mulai tampak bersikap tak loyal sejak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dipenjara dan Pemprov dipimpin Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif menggambarkan hal itu menyusul kisruh hilangnya anggaran sebesar Rp 250 milliar untuk pembebasan lahan RPTRA.
Menurut Syarif, sejumlah pejabat cenderung tak lagi menganggap Djarot dalam urusan penganggaran pembebasan lahan tersebut.
“Ini saja tak ada pejabat yang mau mengakui kesalahannya dalam terhapusnya anggaran Rp 250 milliar itu,” kata Syarif dalam jumpa pers di Gedung DPRD DKI di Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).
Syarif menyebut Kepala Bappeda kini cenderung saling lempar kesalahan dengan empat walikota terkait urusan tersebut.
“Bappeda bilang penghapusan atas usulan dari walikota. Tapi walikota bilang tidak,” kata Syarif.
Pejabat terkait dinilai tak lagi menurut terhadap Gubernur Djarot karena soal penghapusan anggaran pembebasan lahan RPTRA tidak dilaporkan sama sekali kepada Djarot.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Djarot. Katanya beliau tak mengizinkan penghapusan itu, tapi pihak Bappeda juga tak meminta izin ke Djarot soal penghapusan itu,” jelas Syarif.
Menurut Syarif pihak Bappeda terlalu banyak alasan di kasus ini.
“Padahal setelah kami cek, anggaran soal pembebasan lahan itu sudah di nol kan Bappeda sejak sebelum rapat Banggar,” kata Syarif yang juga menilai pejabat dan PNS DKI tak lagi menurut dengan Djarot.
Syarif mengatakan, terhapusnya anggaran ini akan membuat pengerjaan RPTRA tidak maksimal pada 2018.
“Sekarang Bappeda bilang nanti pakai lahan aset. Lahan aset cuma sedikit. Targetnya kan 259 RPTRA,” kata Syarif.
Karena itu, menurut Syarif, pejabat yang tidak lagi loyal terhadap birokrasinya saat ini harus ditinjau ulang saat Anies-Sandi menjabat. (WK)
