SENGKANG, SUARADEWAN.com — Bobroknya kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wajo, menjadi sorotan Anggota DPRD Wajo, khususnya dari Komisi IV yang bermitra kerja dengan Dinas Dinas Sosial, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Wajo.
Hal tersebut terungkap, saat menggelar rapat dengan Dinas Dinas Sosial, KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wajo, Selasa (11/02/2020) sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Wajo.
Banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pendamping PKH terungkap dalam rapat tersebut. Seperti ditemukan adanya pemotongan dari setiap penerima yang notabene adalah warga miskin, serta adanya pemblokiran kartu sehingga penerima tidak bisa menerima manfaat.
“Sudah ada beberapa dilaporkan ke Polres Wajo maupun Kejaksaan, makanya kami selaku mitra dari Dinas Sosial, meminta tidak lagi melanjutkan kontrak kerja ini pendamping PKH yang nakal, itu ada beberapa, bahkan sampai di Kementerian Sosial dilaporkan,” ujar AD Mayang selaku Ketua Komisi IV DPRD Wajo.
Disamping itu AD Mayang juga menyoroti perilaku oknum nakal pendamping PKH yang menurutnya bermain politik, seperti ditemukan di lapangan penerima manfaat tidak tepat sasaran.
“Karena ada yang bagus rumahnya ada banyak motornya dapat, dan ada yang miskin sekali tidak ada dia dapat,” tambah AD Mayang.
Hal senada juga diucapkan anggota Komisi IV, Ir. Junaidi Muhammad agar Dinas Sosial mengevaluasi kinerja Pendamping PKH, serta meminta agar Dinas terkait mempromosikan seluas luasnya penerimaan pendamping PKH, jangan hanya kepada kelompok tertentu saja.
“Jujur saya tidak ikhlas kalau melihat semua penyimpangan seperti itu, makanya setiap ada saya dapat saya akan geso itu (akan memproses), dan pendamping PKH yang sudah ada cacat, jangan diterima lagi, karena kalau diterima ini menandakan adanya permainan kong kalikong,” ujar Junaidi Muhammad. (sd)
