JAKARTA, SUARADEWAN.com – Dalam rangka dukungannya terhadap upaya pemberantasan narkoba, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) siap lakukan reformasi birokrasi sebagai langkah preventif. Hal itu diutarakan oleh Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono.
Menurut Ma’ruf, dalam melakukan reformasi birokrasi, seperti juga di tubuh MPR, hal yang mesti diperhatikan secara utama adalah unsur sumber daya manusianya.
“Kita memerlukan orang-orang yang mempunyai integritas dan berkepribadian baik, yang pada gilirannya menjadikan para pegawai profesional,” kata Ma’ruf saat diwawancarai tentang bahaya narkoba di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Meski demikian, lanjut Ma’ruf, sehat fisik saja tidaklah cukup. Harus pula didukung dengan sehat rohani.
“Untuk membentuk sikap dan sifat tersebut, diperlukan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani. Jadi harus ada keseimbangan antara kedunya,” sambungnya.
Karenanya, alumnus Universitas Jenderal Soedirman ini tak ingin jika lembaga negara yang dipimpinnya tersebut ada SDM (pegawai) yang kondisi fisik dan psikisnya tidak sehat hanya karena faktor kecanduan atau ketergantungan narkoba.
“Narkoba merusak segala macam hal. Mulai dedikasi, emosi, hingga kejiwaan. Bila sudah terkena narkoba, akan membuat kontraproduktif dengan penyelenggaraan kerja di lingkungan MPR,” tandasnya.
Atas dasar itulah mengapa MPR sebelumnya (7/6/2017) menyelenggarakan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Penyuluhan ini diberikan sebagai langkah pertama melakukan reformasi birokrasi di tingkat pegawai lingkungan MPR.
“Dengan sengaja MPR membuat kegiatan penyuluhan narkoba ini,” pungkasnya.
Penyuluhan ini sendiri dipandang sebagai upaya preventif dan pencegahan agar tidak ada SDM yang kecanduan atau ketergantungan narkoba.
“Dengan penyuluhan, bahaya narkoba diharapkan dapat dihindari,” tambahnya. (ms)
