HomeDPR RI

Dukung Pemblokiran Situs Anti-Pancasila, Komisi I DPR: Perlu Buat Program Kebangsaan

Dukung Pemblokiran Situs Anti-Pancasila, Komisi I DPR: Perlu Buat Program Kebangsaan

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Rencana pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ingin memblokir semua situs-situs penyebar paham anti-Pancasila di Indonesia, mendapat dukungan penuh dari Komisi I DPR RI. Upaya tersebut dinilai mendesak mengingat keutuhan negara-bangsa akhir-akhir terancam.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Menurutnya, pemerintah harus tegas. Tak boleh membiarkan paham perusak semacam itu menyebar.

“Pemerintah harus berani menindak situs dan akun media sosial tersebut. Tidak bisa dibiarkan begitu saja penyebaran paham yang intoleran,” tegas Meutya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Baca Juga:  Tokoh Jawa Barat Minta Cabut Kewarganegaraan Kelompok Anti-Pancasila

Dalam konteks NKRI, undang-undang memang mensaratkan adanya perlindungan pada nilai-nilai yang dikandung Pancasila. Siapapun yang melanggarnya, negara atau pemerintah wajib untuk menindaknya secara tegas.

Hal inilah yang juga disinggung oleh Meutya. Ia mengingatkan bahwa dalam Pasal 45a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), diatur tegas adanya hukuman bagi penyebar informasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Meski demikian, tambah Meutya, pemerintah tetap harus membuka ruang bagi pemilik situs-situs tersebut. Mereka juga harus diberikan kesempatan untuk mengklarifikasinya dan bisa dibuka blokirnya kembali jika dirasa sudah memenuhi syarat larangan konten.

Baca Juga:  Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi Kewenangan Pemerintah Batasi Akses Internet

Selain itu, Meutya juga memberi saran berupa tawaran. Bahwa terkait munculnya situs-situs penyebar paham anti-Pancasila ini, sudah seharusnya jika pemerintah membuat semacam program kebangsaan. Utamanya, program ini harus menyasar pemuda bahkan anak-anak, mulai dari sekolah dasar sampai ke tingkatan perguruan tinggi.

“Menurut survei yang dilakukan PBNU tahun lalu, 4 persen pemuda Indonesia suka kepada ISIS. Bahkan 37 persen menolak Pancasila. Pemerintah perlu membuat berbagai program kebangsaan di kalangan pemuda,” saran Meutya. (ms/te/ko)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: