JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menjelang hari H pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 15 Januari
nanti, muncul satu lagi isu yang ingin menggoreng suasana Jakarta agar semakin panas, Isu terbongkarnya pengiriman e-KTP palsu dari Vietnam. Terlepas kemana dampak positif penyebaran isu tersebut akan menetes, namun isu itu telah cukup menguras fokus dan energi masyarakat Jakarta pada umumnya.
Beberapa hari terakhir beredar informasi di masyarakat dan jejaring media sosial bahwa ada upaya pihak tertentu yang ingin melakukan kecurangan penggelembungan suara melalui pemalsuan e-KTP pemilih pada Pilkada DKI Jakarta. Jumlah e-KTP Palsu yang diisukan tersebut tidak main-main, 450.000-an lembar atau lebih dari 5 persen total Daftar Pemilih Tetap DKI Jakarta.
Sebelum isu e-KTP palsu dari Vietnam, sudah muncul terlebih dahulu isu e-KTP ganda beridentitas Jakarta yang juga beredar di jejaring media sosial. Isu tersebut tersebar diantaranya dalam bentuk foto tiga buah e-KTP dengan identitas yang berbeda namun memiliki foto KTP yang sama.
Namun setelah diklarifikasi ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, diketahui bahwa e-KTP tidak dapat dipalsukan. Sebab, tidak ada nomor induk kependudukan (NIK) yang sama dalam e-KTP. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo sempat menginstruksikan Tim Monitoring Pilkada Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Siipl Kementrian Dalam Negeri untuk melacak kebenaran informasi tersebut. Hasilnya adalah bisa dipastikan bahwa foto pada e-KTP ganda tesebut adalah palsu.
“Berdasarkan hasil pelacakan Tim monitoring Pilkada Dirjen DukCapil, Ketiga foto ini palsu karena menggunakan data milik orang lain,” kata Tjahjo sembari memperlihatkan foto e-KTP palsu tersebut.
Mengenai isu pengiriman e-KTP palsu dari Vietnam, sejumlah Anggota DPR RI dari Komisi II Kamis (9/2) sudah melakukan pengecekan ke Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Awalnya pihak Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta menolak memberikan informasi maupun klarifikasi mengenai hal tersebut kepada anggota Komisi II DPR RI, dengan alasan kewenangan teknis terkait hal itu sudah diambil Direktur Jenderal Bea Cukai.
Karena tujuannya di Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta tidak tercapai, rombongan Anggota Komisi II DPR RI kemudian melanjutkan upaya konfirmasi ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamagun, Jakarta. Hasilnya mereka mendapatkan konfirmasi langsung dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi.
Heru membenarkan Bea dan Cukai telah menemukan dan memeriksa paket dari Kamboja, Vietnam yang ternyata berisi 36 e-KTP palsu, 32 kartu NPWP, satu buku tabungan, serta satu kartu ATM. Berdasarkan catatan dokumen yang menyertai, barang-barang tersebut akan dikirimkan kepada seorang bernama Leo yang tinggal di Jakarta. Penemuan paket berisi e-KTP palsu itu jelas Heru, merupakan hasil pemeriksaan rutin atas barang-barang yang dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
“Pada Jumat tanggal 3 Februari 2017 didapati pengiriman barang melalui Fedex berupa 36 lembar KTP,” kata Heru dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (9/2). Namun Heru membantah informasi yang beredar terkait pengiriman e-KTP palsu dari Vietnam yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.
Menindaklanjuti temuan itu, pihak Bea dan Cukai bersama Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, serta Kementerian Dalam Negeri masih melakukan pendalaman terkait motif pengiriman paket dari negara tetangga tersebut.
Keterangan senada juga disampaikan oleh Anggota DPR Komisi II yang melakukan sidak. Agung Widyantoto Politikus dari Partai Golkar mengatakan bahwa, dari hasil sidak mereka ke kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diketahui bahwa isu yang berkembang terkait adanya pengiriman ratusan ribu e-KTP palsu dari Vietnam ke Jakarta tersebut adalah hoax. “Informasi dan dugaan yang berkembang di luar yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan sampai tiga kontainer adalah tidak benar dan sudah dibantah Dirjen,” kata Agung.
Selain Agung, sidak Komisi II tersebut juga dihadiri Sutriyono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Ahmad Baidowi dan Abdul Halim dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ahmad Baidowi bahkan ikut menegaskan pihak-pihak terkait harus segera melakukan kajian secara mendalam, mengingat persoalan data kependudukan memang sangat vital dan strategis. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan masa-masa Pemilihan Kepala Daerah.
Kemudian memperhatikan isu yang sudah kadung tersebar ini, sekiranya pengiriman paket e-KTP palsu dari Vietnam serta penyebaran isu yang berlebihan ini memang terkait dengan Pilkada DKI Jakarta atau dengan kata lain bermotif politis, maka bisa dikatakan siapapun yang memainkan isu tersebut sedang menunjukkan praktik politik kelas rendah. (rep: za)
