HomeNasionalPolitik

Formappi Soroti Beda Sikap Partai Golkar dan Bamsoet soal Amandemen UUD 1945

Formappi Soroti Beda Sikap Partai Golkar dan Bamsoet soal Amandemen UUD 1945Ketua MPR dan Ketua Umum Partai Golkar

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyoroti perbedaan sikap Partai Golkar dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo ihwal amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Fraksi Golkar hingga saat ini menyatakan menolak perubahan konstitusi. Adapun Bamsoet, yang juga merupakan politikus partai beringin, justru mendorong amandemen untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan pokok-pokok haluan negara (PPHN).

“Menjadi aneh ketika perjuangan dari Ketua MPR ini belakangan justru tidak selaras dengan sikap dari Partai Golkar,” kata Lucius dalam diskusi virtual Siapa Butuh Amandemen?, Ahad, 22 Agustus 2021.

Lucius pun mempertanyakan atas kepentingan siapa Bambang Soesatyo lantas memperjuangkan amandemen UUD 1945. Ia menilai, kecil kemungkinan Bamsoet mengusahakan kepentingan partainya yang justru bersikap sebaliknya.

Baca Juga:  Bamsoet Mundur, Airlangga Klaim Bamsoet Berada di Barisannya

“Perjuangan Bamsoet ini atas nama siapa, apakah pribadinya, dirinya sebagai Ketua MPR, atau Golkar. Kalau Golkar rasanya sudah tidak mungkin,” ujar Lucius.

Lucius mengakui sikap fraksi-fraksi di MPR tentang amandemen UUD 1945 cenderung berubah-ubah sejak awal. Ada fraksi yang awalnya mendukung amandemen untuk menghidupkan kembali haluan negara, seperti NasDem, tetapi kini telah berubah sikap.

Di sisi lain, Lucius mengatakan partai-partai yang kini menolak pun sulit bisa dipercaya konsistensinya. Ia menilai rekam jejak sejauh ini menunjukkan partai-partai amat mudah berubah sikap dalam pengambilan keputusan di parlemen.

Baca Juga:  Andi Irfan Syam Kembali Pimpin PTK Golkar Balikpapan Kota

“Sulit kita peracya pada sikap yang ditunjukkan fraksi-fraksi apalagi yang disampaikan ke publik,” kata Lucius.

Ketua MPR Bambang Soesatyo gencar mendorong terjadinya amandemen konstitusi. Bamsoet beralasan diperlukan amandemen untuk mewadahi PPHN demi adanya visi pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Adapun Ketua Fraksi Golkar di MPR, Idris Laena mengatakan partainya menilai amandemen tak mendesak dilakukan. “Sikap Golkar tegas bahwa amandemen konstitusi tidak mendesak,” kata Idris ketika dihubungi pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Menurut Idris, Golkar juga belum melihat Presiden Joko Widodo menyetujui amandemen. Ia mengatakan Presiden hanya mengapresiasi MPR karena mengkaji ihwal PPHN, tetapi hal itu bukan sinyal merestui. (tempo)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0