Sorot  

Geram!: Jokowi vs Penjajah dan Mafia Nikel

SUARADEWAN.com – Geram! Jokowi kali ini berhadapan dengan mafia Nikel dan Penjajah. Kegeraman tersebut imbas kebijakan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor mineral mentah khususnya adalah bijih nikel.

Jokowi mewajibkan perusahaan nikel di dalam negeri untuk mengembangkan hilirisasi, dan melakukan ekspor dari hasil hilirisasi tersebut. Nah, karena kebijakan tersebut, Dunia kelimpungan lantaran tidak mendapatkan bijih nikel lagi dari Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia dipersoalkan hukum dagang di WTO oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Dari hal ini pun terungkap, ternyata yang menggugat Indonesia ke WTO adalah mantan penjajah.

Meski berhadapan dengan Uni Eropa soal nikel ke WTO tak membuat gentar Presiden Jokowi. Hal itu justru membuat Jokowi malah semakin keras melawan, dengan akan menyetop keran ekspor bauksit pada Juni 2023.

Menurut Djoko, anggota Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke WTO merupakan negara-negara yang pernah menjajah di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia.

Baca Juga: Sebesar Rp 23,89 Triliun Aliran Uang Haram di Sektor Tambang Indonesia

“Sekarang kejadiannya juga berulang lagi di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan melimpahnya nikel di bumi Indonesia terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan,” kata dia dalam acara Closing Bell di CNBC Indonesia, dikutip Rabu (21/12).

Djoko menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun. “Jadi negara-negara yang mencoba untuk masalahkan ekspor nikel ini latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan mari kita membangun ekonomi dunia dengan semangat kerja sama,” kata dia.

Presiden RI Jokowi secara tegas menyatakan tidak gentar atas pengajuan gugatan di WTO. “Nikel di gugat, nanti ini diumumkan (larangan ekspor bauksit) digugat lagi tidak apa-apa, suruh gugat lagi,” tegas Presiden Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, di Ball Room Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Terbukti, Presiden Jokowi pada Rabu (21/12/2022), resmi mengumumkan adanya pelarangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada Juni 2023. Sejatinya pelarangan ekspor bijih bauksit itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

“Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” terang Presiden Jokowi, di Istana Negara, Rabu (21/12/2022).

Baca Juga: Rofik Hananto: Pemerintah Harus Perbanyak Industri Smelter

Pelarangan ekspor bauksit keluar negeri sebagai upaya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor. Makanya, Jokowi menekankan, supaya industri di dalam negeri bisa mengembangkan hilirisasi bauksit.

“Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp 62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” terang Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi memberikan gambaran pada larangan ekspor nikel. Ia bilang, alam penyetopan ekspor nikel, pendapatan negara melalui ekspor nikel yang sudah di hilirisasi melejit hingga US$ 30 miliar dari yang sebelumnya hanya US$ 1,1 miliar.[***]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90