JAKARTA, SUARADEWAN.com – Sebagai sebuah perayaan, Hari Koperasi akan berumur 70 tahun. Layanan Koperasi ternyata menghidupi warga di sejumlah daerah. Akan tetapi, usaha yang berbasis gotong royong ini masih perlu diperbanyak sehingga bisa menjadi sendi ekonomi secara menyeluruh.
Selama ini, peran ekonomi gotong royong ini tertinggal dan nyaris hilang dalam pengelolaan ekonomi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat konstribusi koperasi dalam produk domestik bruto (PDB) dua tahun lalu 1,7 persen dan kini menjadi 3 persen. Angka ini sangat kecil dan timpang dibandingkan dengan peran badan usaha lainnya, yaitu swasta dan BUMN.
Peran Koperasi pada PDB di Indonesia juga masih kecil dibandingkan dengan peran koperasi terhadap PDB di negara lain, seperti Kenya (43 Persen) dan Norwegia (22 Persen). Situasi ini menunjukkan ekonomi gotong royong nyaris terlupakan, jika tidak ada upaya serius membangkitkan koperasi atau badan usaha gotong royong lainnya.
Meski demikian, ada beberapa jejak kesuksesan pengelolaan koperasi yang berbasis gotong royong di sejumlah daerah, mulai dari Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara hingga DKI Jakarta.
Setiap peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli, Dedi Gumelar (59) yang akrab disapa Miing merasa miris. Sudah bertahun-tahun diperingati, masih saja ada orang yang memanfaatkan koperasi untuk menipu. Tidak tanggung-tanggung, penipuan itu bisa meraup puluhan hingga miliaran rupiah dari dana yang dikumpulkan dari usaha jerih payah orang-orang kecil.
“Koperasi bodong sulit ditangani dari tahun ke tahun,” Kata Dedi yang juga mantan Anggota DPR RI ini beberapa waktu lalu (9/7)
Mantan anggota DPR ini memang sudah beberapa tahun ini diberi kepercayaan sebagai Duta Koperasi. Tugasnya, menyosialisasikan koperasi ke sejumlah daerah. Ini dipandangnya sebagai cara unik untuk dekat dan memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gotong royong membangun perekonomian.
Sekali lagi, kata Miing, Koperasi di Indonesia sampai sekarang masih bikin miris. Di satu sisi ada yang Berjaya, di sisi lain ada yang terpuruk oleh perilaku pengurusnya. Lambat laun, Miing melihat penyebabnya adalah eksistensi Kementerian Koperasi dan UKM yang hanya sebatas lembaga koordinatif, bukan institusi teknis.
“Miris ya, memang miris, tanpa ada perubahan,” kata Miing (KOP)
