oleh

Gubernur Non Aktif Sultra Nur Alam Divonis 12 Tahun Penjara karena Tambang

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Gubernur non aktif Sulawesi Tenggara Nur Alam divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nur Alam juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Nur Alam juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar ketua majelis hakim Diah Siti Basariah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Nur Alam tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Nur Alam berlaku sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Nur Alam juga masih memiliki tanggungan keluarga. Kemudian, hakim mempertimbangkan Nur Alam yang mendapat banyak pengharagaan sebagai prestasi sewaktu menjadi gubernur.

Menurut hakim, Nur Alam terbukti menyalahgunakan wewenang selaku gubernur dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi  Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Baca Juga:  Sebesar Rp 23,89 Triliun Aliran Uang Haram di Sektor Tambang Indonesia

Baca juga: Gubernur Sultra Resmi Ditahan KPK Terkait Korupsi Perizinan Tambang

Nur Alam terbukti merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun. Menurut hakim, perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 2,7 miliar. Kemudian, memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun.

Selain itu, Nur Alam dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd. Menurut jaksa, uang dari Richcorp itu ada kaitan dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap PT AHB.

Adapun, hasil penjualan nikel oleh PT AHB dijual pada Richcorp International. Menurut jaksa, karena bukan dari sumber yang sah, maka uang tersebut harus dianggap sebagai suap.

Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca Juga:  "Ahok Show", Program Ahok Setelah Tak Menjabat Gubernur Lagi

Nur Alam tidak terima dihukum 12 tahun penjara. “Saya menyatakan langsung banding. Semoga Yang Mulia dapat memahami rasa keadilan yang patut dipertimbangkan pada saya,” ujar Nur Alam setelah hakim membacakan amar putusan.

Nur Alam kecewa karena pembelaan pribadi dan penasihat hukumnya ditolak oleh majelis hakim. Nur Alam merasa bahwa dirinya telah banyak berjasa menjadi bagian dari aparatur negara yang mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara.

Pernyataan banding itu langsung dilontarkan Nur Alam tanpa berkonsultasi dengan penasehat hukum. Nur Alam divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Nur Alam dihukum 18 tahun penjara. (KOM)

Komentar

Berita Lainnya