Gubernur Sultra Resmi Ditahan KPK Terkait Korupsi Perizinan Tambang

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diperiksa untuk kedua kalinya sebagai tersangka oleh penyidik KPK pada Rabu (5/7).

Setelah melewati pemeriksaan selama tujuh jam di Gedung KPK Jl. Rasuna Said, Jakarta, Nur Alam terlihat keluar gedung menggunakan rompi oranye dan disambut riuh pekik takbir oleh pendukungnya.

Ia akan menjadi tahanan KPK selama 20 hari kedepan terhitung sejak Rabu (5/7) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

Baca Juga:  Gubernur Non Aktif Sultra Nur Alam Divonis 12 Tahun Penjara karena Tambang

Gubernur Sultra dua periode itu menjadi tersangka sejak Agustus tahun lalu dalam kasus dugaan korupsi terkait persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, IUP eksplorasi dan persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT. Anugerah Harisma Barakah (AHB) di wilayah Sultra tahun 2008-2014.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penahanan Nur Alam dilakukan dalam proses penyidikan setelah memenuhi syarat yang mengindikasikan keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP.

“Penahanan dilakukan dalam proses penyidikan setelah memenuhi persyaratan sebagai diatur di Pasal 21 KUHAP, yaitu diduga keras melakukan tindak pidana dan memenuhi alasan objektif atau subjektif,” kata Febri.

Baca Juga:  Eks Gubernur Sultra Nur Alam Sering Melipir di Lapas Sukamiskin, GMN Geruduk Kantor Kemenkumham RI

Selain itu, sambung Febri, pemeriksaan Nur Alam kali ini untuk mengkonfirmasi bukti-bukti yang sudah penyidik mereka dapatkan sebelumnya termasuk keterangan dari saksi lainnya.

“Tentu kita mengkonfirmasi bukti-bukti yang sudah didapatkan penyidik ketika melakukan kegiatan di lapangan termasuk keterangan-keterangan saksi lain,” kata Febri.

Diungkapkan Febri, saat ini pihaknya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah dalam proses merampungkan perhitungan atas kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersangka. (za)

Tinggalkan Balasan

banner 728x90