HomePolitik

Gugatan Daryatmo-Sudding Ditolak, Dualisme Partai Hanura Berakhir

Gugatan Daryatmo-Sudding Ditolak, Dualisme Partai Hanura Berakhir

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan oleh Kepengurusan Partai Hanura Daryatmo-Sudding untuk dinyatakan sebagai Kepengurusan yang sah dari DPP Partai Hanura pada persidangan di Jakarta,  Kamis (17/5).

Dengan keputusan ini membuat kepengurusan Daryatmo-Sudding tidak diakui atau tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan diri sebagai pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan otomatis tidak akan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Tadi pagi keluar putusan penetapan dari PTUN berkenaan dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Hanura, ternyata permohonan itu pada pagi tadi ditolak oleh majelis hakim di PTUN. Ini menunjukkan bahwa kepengurusan mereka tidak diakui,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Sutrisno Iwantono, di kantor DPP Hanura, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018)

Sutrisno mengatakan dengan ditolaknya gugatan Kubu Sudding, maka kepengurusan Partai Hanura yang sah ada di Ketum Oesman Sapta Odang (OSO). Ia juga mengatakan hal ini menegaskan SK kepengurusan yang dikeluarkan Kemenkum HAM belum dicabut secara hukum.

“SK Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan ketua umumnya Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan sekjennya Herry Lontung Siregar sah dan belum dicabut secara hukum,” kata Sutrisno.

Sementara itu Petrus Selestinus selaku kuasa hukum DPP Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta dan Harry L Siregar mengatakan alasan Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta pada 17 April 2018 oleh Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, karena permohonan itu menyalahi aturan UU.

Baca Juga:  Sosialisasikan Rusmadi-Safaruddin, Hanura Kutim Target Sapu Bersih Semua Kecamatan

“Apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT yang proses persidangannya sedang berlangsung,” kata Petrus.

Substansi Permohonan Keputusan Fiktif Positif yang diajukan kubu Daryatmo-Sudding adalah meminta pengesahan Kepengurusan DPP Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018, yang mempersoalkan keabsahan Kepengurusan DPP Partai Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan  Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018.

Dikatakan, Daryatmo dan Sudding dalam permohonannya mengajukan bukti surat dari P.1- P.36 dan 3 (tiga) orang saksi fakta dan saksi ahli 2 (dua) orang. Sementara Termohon (Kemhukham) mengajukan satu saksi ahli. Permohonan yang  diajukan adalah meminta agar Majelis Hakim mengesahan Pengurus DPP Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018.

Majelis Hakim mendasarkan penolakan Permohonan Daryatmo dan Sudding pada Perma No. : 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan Permohonan Keputusan Fiktif Positif. Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta bahwa Permohonan Pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan Keputusan Pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau  menjadi obyek sengketa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif,  dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN No.24/G/2018/PTUN.JKT.

Baca Juga:  100 Lebih Kader Demokrat Melompat Ke Hanura

“Akhirnya Majelis Hakim mengetok palu setelah membacakan amar putusannya yaitu Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) tidak dapat diterima dan menghukum Pemohon (Daryatmo dan Sudding) membayar biaya perkara,” katanya.

Seperti diketahui, OSO menunjuk Herry L Siregar menggantikan Sudding sebagai Sekjen Hanura. Meski disebut sudah islah, OSO tidak mengembalikan posisi Sudding cs di partai. Sehingga kubu ‘Ambhara’ mengajukan gugatan ke PTUN.

Sebelumnya, terdapat Putusan sela PTUN tertanggal 19 Maret 2018 mewajibkan Menkum HAM Yasonna Laoly menunda sementara pelaksanaan SK Menkum HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020.

Hari ini Majelis PTUN memberikan keputusan final dengan menolak perkara permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018. Hal ini berarti SK Kepengurusan yang dikeluarkan Menkum HAM dengan Ketua Umum OSO sebagai kepengurusan yang sah. (ikd)

Comment