Guru Besar Anti Korupsi Kritik DPR yang Minta Masukan ke Napi Koruptor

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pansus Angket KPK Kamis (6/7) menggelar kunjungan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, untuk menanyai para narapidana kasus korupsi (koruptor) mengenai standar prosedur KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap mereka.

Namun upaya para wakil rakyat yang berkantor di Senayan itu mendapat kritikan tegas dari Guru Besar Anti Korupsi. Menurut mereka, tindakan Pansus DPR yang meminta pendapat pada Koruptor itu justru bias dan membuat blunder.

“Menurut metodologi sampling, itu tidak perlu. Itu salah banget. Secara metodologi, Meminta pendapat dari orang terpidana itu bias. Sebenarnya tidak perlu dilakukan,” kata Juru Bicara Guru Besar Anti Korupsi Asep Saefudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/7).

Menurut Asep, jika Pansus DPR ingin meminta masukan yang bersifat umum, mestinya meminta pada pihak yang lebih proporsional, bukan pada pihak yang sudah jelas posisinya sebagai narapidana kasus korupsi.

“Kalau ditanyakan bagaimana soal ini, soal itu, ya jelas dong bias. Ya namanya manusia kan ingin dibilang baik ya. Saya pencuri, tidak ada. Tetap saja mengatakan, saya juga orang baik. Tidak ada manusia yang mengaku saya tidak baik,” beber Asep.

Selain itu, sambung Asep, tindakan DPR itu bisa menjadi tendensi yang tidak baik untuk lembaga lainnya, misalnya DPR terkesan tidak menghargai proses pengadilan. Bahkan sikap DPR itu bisa menjadi pendidikan politik yang tidak baik untuk calon penerus bangsa di masa depan.

“Itu akan menjadi tendensi yang tidak baik bagi lembaga-lembaga lainnya karena kita ingin agar negara ini baik dari segi substansi dan proses. Kalau sekarang prosesnya itu tidak salah dan itu diteruskan, nanti jadi pendidikan yang tidak baik bagi calon penerusnya,” ungkap Asep. (za)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90