JOMBANG, SUARADEWAN.com – Massifnya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah tokoh dan Kiai mendeklarasikan perlawanan budaya korupsi di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/7).
Dalam kesempatan itu, hadir juga Ketua KPK Agus Rahardjo yang didampingi oleh KH Salahudin Wahid atau Gus Solah yang merupakan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng.
Menurut Gus Solah, KPK harus tetap kuat, dan segala bentuk yang memperlemah kedudukan KPK, lanjut Gus tokoh agama dan Kiai akan senantiasa berada di garda depan membentengi upaya itu.
“KPK masih diperlukan, tapi kami juga paham KPK bukan tanpa kekurangan. KPK harus memperbaiki diri supaya makin dipercaya masyarakat. Tapi, kami tetap mendukung KPK dan tidak boleh diperlemah,” ucap Gus Solah yang merupakan adik dari presiden Abdurahman Wahid (Gusdur).
Masih lanjut Gus, hak angket yang sedang dilakukan DPR RI kepada KPK juga semacam upaya pelemahan posisi KPK. Oleh karena itu, dia sangat tidak setuju hal itu terjadi.
“Itu (hak angket KPK) bagian dari memperlemah KPK. Kami tidak setuju itu. Tapi silahkan saja DPR khan punya mekanisme tersendiri,” lanjutnya.
Ketua KPK Agus Rahardjo pun menyambut baik pertemuan tersebut. Dia pun berharap para pemuka agama untuk saling bersinergi mengokohkan keutuhan bangsa.
“Pemuka agama juga diharapkan berperan dalam melawan isu SARA yang terus didompleng dalam pemberantasan korupsi,” kata Agus. Selain itu, Agus juga mengusulkan tentang sanksi sosial yang bagi koruptor yang bisa dirumuskan oleh tokoh lintas agama itu.
“Iya (sanksi sosial), supaya koruptor malu. Silahkan itu dirumuskan nanti dalam undang-undang. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau aturannya tidak ada,” ungkap Agus.
Diketahui, deklarasi yang dilaksanakan di pondok pesantren pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy’ari juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan tokoh lintas agama.
Diantara lain Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Jawa Timur dan Lembaga Keagamaan Kristen (LKK) Indonesia, Majelis Daerah Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan perwakilan dari sejumlah klenteng atau Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD). Sedikitnya ada sekitar 26 pemuka lintas agama yang ikut menandatangani deklarasi dan maklumat kebangsaan.
“Kami prihatin dengan budaya korupsi. Kami berharap KPK menindak para pelaku korupsi dengan hukuman yang berat,” kata perwakilan dari BAMAG LKK Indonesia Hengky Nartosabdo. (aw/te)
