JAKARTA, SUARADEWAN.com – Sebuah surat ‘akad kontrak’ (kontrak politik) dari salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beredar luas. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno siap menjalankan syariat Islam dan akan bekerja sama dengan para mufasir dan ulama.
“Dengan memohon keridhoan Allah SWT dan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, saya Anies Baswedan dan saya Sandiaga Uno menyatakan siap memimpin DKI Jakarta dengan nilai-nilai syariat Islam dan mendengarkan nasihat para mufasir dan ulama.” Demikianlah isi surat kontrak politik yang kini jadi viral.
Kontrak politik itu sendiri ditandatangani oleh paslon Anies-Sandi dengan masing-masing perwakilan dari Forum Umat Islam (FUI), Muhammad al-Khaththath; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Drs. Muhammad Sidik; dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto; tertanggal 7 Januari 2017 di Jakarta.
Mengetahui hal itu, Anies Baswedan sebagia pihak terkait membantah telah menekan sebuah kontrak politik. Ia menegaskan bahwa kesiapannya memimpin DKI Jakarta dengan nilai-nilai syariat Islam adalah fitnah.
“Itu fitnah! Pasti nggak benar!” kata Anies saat dikonfirmasi, Sabtu (18/3/2017).
Anies mengaku tidak pernah meneken kontrak politik tersebut, dan bahkan menyatakan kecurigaannya kepada pihak-pihak yang menurutnya sengaja memfitnahnya.
“Apakah mereka sudah sepanik itu hingga membuat fitnah-fitnah?” imbuh Anies.
Ia juga menegaskan bahwa tidak mungkin ormas HTI turut serta dalam Pilkada.
“Masa HTI mau ikut-ikutan dalam Pilkada,” lanjutnya.
Sebelumnya, tambah Anies, sudah ada beberapa versi kontrak politik yang beredar. Salah satunya adalah yang bertuliskan:
“Dengan memohon keridhoaan Allah SWT dan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, saya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyatakan siap memimpin Jakarta dengan adil dan asyik, dengan berpihak pada yang kecil tetapi akrab dengan yang besar, dengan tegas tetapi penuh welas asih.” (ms)
