JAKARTA, SUARADEWAN.com – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kembali menjadi sorotan netizen. Hal tersebut dikarenakan beredarnya sebuah undangan yang menyatakan bahwa HTI akan mengadakan International Khilafah Forum 1438 H.
Sebagaimana yang viral di Twitter, forum ini direncanakan akan mengambil tema “Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat. Agenda ini akan digelar pada Minggu, 23 April 2017, dari pukul 19.30 – 23.00 WIB.
Mengetahui hal tersebut, salah satu pengguna Twitter mempertanyakan kegiatan HTI ini. Ia juga mempertanyakan apakah pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengetahui soal rencana agenda HTI ini.
“Besok ada Forum International Khilafah yang digelar oleh HTI. TNI dan Polri sudah tahu ini belum? Makin membahayakan pergerakan HTI. Miris!,” tulis akun @TolakBigotRI sembari foto undangan agenda yang dimaksud.
Miris memang mengingat keberadaan HTI di Indonesia masih sangat simpang siur. Selain kerap mendapat teguran dan bahkan ancaman berupa pembubaran, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, visi dan misi ormasi ini juga secara terang bertentangan dengan NKRI yang menganut sistem Pancasila dengan UUD 1945 sebagai konstitusinya.
Gerakan HTI ini jelas bertentangan, baik secara ideologi maupun sistem pemerintahan yang ditawarkannya, yakni sistem pemerintahan Islam atau Khilafah.
Berlokasi di Gedung Balai Sudrman, Jl. Dr. Saharjo No. 268, Tebet, Jakarta Selatan, agenda HTI ini pun memancing tanya dari pengguna Twitter lainnya.
“Balai Sudirman itu gedung pertemuan milik yayasan TNI. Kok malah kasih tempat untuk bahas kenegaraan yang anti pancasila?,” tegas pemilik akun @sI0bld.
Sementara weet dengan nama akun @SaveIDN mengatakan, “Di mana-mana HTI selalu mengajak untuk mengkhianati NKRI. Selayaknyalah jika kita menuntut,” tulisnya menimpali.
Terlepas benar atau tidaknya forum ini akan terselenggara, secara umum netizen berharap bahwa agenda semacam ini tidak patut mendapat tempat di Indonesia. Karena satu dan lain hal, yakni seperti persoalan ideologi dan upaya penggantian sistem pemerintahan di Indonesia. Dan ini tentu harus menjadi kewaspadaan kita bersama-sama. (ms)
