JAKARTA, SUARADEWAN.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengakui bahwa Pemerintah saat ini sedang mengevaluasi organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang biasa di bantu pendanaan oleh pemerintah melalui kemenpora, tidak akan dibantu lagi jika terindikasi anti pancasila.
Salah satu yang mengemuka, disebutkan oleh Nahrawi adalah bantuan anggaran untuk Pramuka. Nahrawi menyebutkan penundaan bantuan itu berkaitan dengan pernyataan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang khilafah saat hadir dalam salah satu acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
- Baca Juga: Pecat Para Pejabat Negara yang Gabung HTI
- Baca Juga: Aliansi Bela Garuda Serukan Pemberhentian Adhyaksa Dault
- Baca Juga: Adhyaksa Dault Layak Dipecat Sebab Khianati Pancasila dan NKRI
“Organisasi kepemudaan yang biasa dibantu Menpora sekarang tidak dibantu lagi, salah satu yang mengemuka di DPR tentang Pramuka. Sampai sekarang masih kita pending bantuannya. Sampai ada klarifikasi penjelasan. Ini tindak lanjut ketegasan dari Perppu Ormas kemarin,” kata Nahrawi kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).
Nahrawi mengaku sudah meminta kepada Adhyaksa untuk memberi penjelasan kepada Kemenpora. Namun, menurut Nahrawi, hingga saat ini belum ada jawaban dari Adhyaksa.
“Sudah kita minta, kami tunggu. Sampai kemarin belum (ada jawaban). Mungkin sudah secara tertulis, tapi belum sampai ke meja saya,” ujar Nahrawi.
Sebelumnya Menpora saat menghadiri acara Ngobrol Bareng Merawat Ke-Indonesiaan, Tolak Radikalisme dan Lawan Intoleransi di Graha Gus Dur, Jalan Raden Saleh, Jakarta. Minggu (23/7) sore, mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan penundaan bantuan pendanaan kepada organisasi kepemudaan dan kemasayarakatan yang bisa dibantu lewan Kemenpora hingga ada penjelasan sebagai bentuk ketegasan pemerintah dengan Perpu Ormas sebelumnya.
“Hingga saat ini kami belum menemukan organisasi kepemudaan yang anti Pancasila itu tetapi kami memiliki beberapa catatan misalnya mereka tidak pernah meminta bantuan pemerintah karena mereka berjalan independen,” ujar menteri asal Bangkalan, Madura ini.
- Baca Juga: Menpora: Jadi Target Isu Paham Negatif, Tantangan Pemuda Lebih Berat
- Baca Juga: Edan, Mantan Menteri SBY Jadi Pengusung Khilafah
Perihal Adhyaksa tersebut bermula dari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait mantan menteri yang teriak-teriak anti-Pancasila. Adhyaksa lalu menghubungi Mendagri Tjahjo soal hal itu. Ia menjelaskan tentang video kehadirannya dalam acara HTI pada 2013 yang kembali menjadi viral. Ia menyebut video itu disebarluaskan oleh orang yang tak menyukainya.
- Baca Juga: Mendagri: Ada Tokoh Nasional Yang Anti Pancasila, NKRI & Kebhinnekaan
- Baca Juga: Sikapi Video Hizbut Tahrir, Ahyaksa Dault: NKRI Harga Mati
Adhyaksa kembali menegaskan dirinya bukan simpatisan, apalagi anggota HTI. Dalam video tersebut, Adhyaksa sempat bicara tentang khilafah Islamiyah. Dia menjelaskan yang dimaksud itu bukan khilafah versi HTI. (ALH)
