JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pemerintah telah mengambil tindakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena aktifitas organisasi trans-nasional tersebut terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara HTI, Ismail Yusnanto meminta pemerintah untuk tidak meneruskan upaya pembubaran tersebut karena akan mempertegas citra buruk pemerintahan presiden Joko Widodo terhadap kelompok islam.
Adapun citra buruk yang dimaksud Ismail terkait dengan upaya kriminalisasi ulama dan pembubaran sejumlah kegiatan dakwah di sejumlah tempat yang terjadi akhir-akhir ini. Menurutnya, serangkain tindakan yang dilakukan pemerintah merupakan tindakan yang menunjukkan watak represif pemerintah terhadap kelompok islam.
“Kini Pemerintah melakukan langkah guna membubarkan ormas islam. Sementara di saat yang sama, rezim justru dengan sekuat tenaga di lihat oleh publik berjalan sangat tidak adil,” ujarnya saat menggelar konferensi pers dalam rangka menolak pembubaran Hizbut Tahir Indonesia (HTI) “Khalifah Ajaran Islam”, di kantor DPP HTI, Jl. Dr. Soepomo, Tebet, Jaksel, Selasa (9/5/17) siang.
Ismail juga menyebut ajaran islam tidak termasuk paham yang disebut bertentangan dengan pansila, seperti yang ada dalam pasal 59 UU No 17 2013 tentang ormas yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk membubarkan organisasinya.
“Tudingan bahwa kegiatan HTI bertentangan dengan pancasila adalah tidak benar dan bertentangan dengan UU ormas itu sendiri,” tegasnya.
Dirinya menambahkan, sebagai organisasi dakwah, kegiatan HTI memang melakukan dakwah untuk menyebarkan luaskan agama islam. Melalui kegiatan dakwah yang dilakukan secara intensif di seluruh wilayah Indonesia, ia mengklaim bahwa HTI berkontribusi penting bagi pembangunan karakter bangsa.
“HTI telah melakukan Kontribusi penting bagi pembangunan SDM negeri ini yang bertaqwa dan berkarakter mulia, sesuatu yang sangat di perlukan di tengah berbagai lemahnya intergritas sdm yg ada,” ujarnya.
Selain itu, jelasnya HTI juga terlibat dalam usaha mengkrtik perbagai kebijakan pemerintah yang cenderung liberal yang tidak memihak pada golongan kelas bawah, “seperti UU migas, UU SDA, UU Penaman modal, juga UU Sisdiknas dan lainya,” sambung Ismail. (dd)
