HomeDaerahTangerang Raya

Implementasi Regulasi Kurang Baik, Retribusi Serta Pajak Parkir Belum Maksimal di Tangsel

Implementasi Regulasi Kurang Baik, Retribusi Serta Pajak Parkir Belum Maksimal di Tangsel

TANGSEL, SUARADEWAN.com – Setumpuk regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dalam mengatur pengelolaan parkir guna memaksimalkan Pemasukan Asli Daerah (PAD), nampaknya belum diimplementasikan dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hal ini tersebut dapat dilihat dari sekira 146 titik parkir yang ada ditepi jalan umum Kota Tangsel, baru sekira 27 titik parkir yang dikelola. Selanjutnya, baru empat perusahaan pengelola parkir pada empat titik parkir ditempat khusus yang baru mengantongi izin pengelolaan parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel.

Sementara dalam regulasi yang telah dibuat dengan tegas mengatur prosedur pengelolaan perparkiran. Salah satunya di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Walikota atau pejabat yang berwenang, dan pada ayat (3) kembali ditegaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan, di tepi jalan, atau di tempat-tempat umum, kecuali mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang berwenang.

Kemudian, dalam Perda Kota Tangsel nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Pasal 66 menjelaskan bahwa dengan nama Pajak Parkir, dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dan selanjutnya di Pasal 70 Setiap Wajib Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 harus memiliki perijinan yang terkait dengan usaha parkir dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

Baca Juga:  Pengangguran Terdidik Masih Banyak, JPPI Nilai Penguatan Pendidikan Vokasi Belum Maksimal

Indikasi Maraknya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) tentunya berdampak pada menguapnya retribusi dan pajak pada sektor perparkiran. Menanggapi hal itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangsel, akan segera menindak tegas perusahaan-perusahaan pengelola parkir yang nakal.

“Pada intinya ialah ketika PAD Kota Tangsel naik maka secara otomatis Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) juga naik, hal ini penting karena untuk mewujudkan program-program strategis pemerintah tentunya dibutuhkan anggaran,” ujar Muchsin selaku salah anggota PPNS Kota Tangsel, dikawasan Kecamatan Pamulang, pada Minggu siang (06/5/2018).

Oleh karena itu, Muchsin menambahkan, pontensi PAD pada sektor perparkiran harus dimaksimalkan.

“Dalam hal ini kami tengah melakukan penyelidikan beberapa perusahaan pengelola perparkiran yang nakal, dan segera akan kami lakukan penindakan jika terbukti ada pelanggaran,” imbuhnya.

Muchsin pun mengungkapkan, bahwa sedikitnya ada 12 titik parkir yang dikelola oleh perusahaan pengelola yang disinyalir melanggar peraturan, baik dalam hal perizinan, maupun dalam hal pembayaran pajaknya.

Baca Juga:  JPPI: Tindak Tegas Oknum yang Melakukan Pungli dan Jual Beli Bangku Sekolah

“Nanti setelah kita panggil para pengusaha pengelola perparkiran ini kita mintai keterangan, baru kita tahu kira kira apa saja pelangaran-pelanggaran tersebut. Sementara didapati bahwa titik-titik parkir tersebut sepertinya belum memiliki izin, tapi mereka sudah bayar pajak, namun bayar pajaknya sesuai atau tidak nah nanti akan kita dalami, kalau memang ada indikasi terkait dengan pajak, nanti kita sampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel,” ungkapnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Paragon (YLPKP) Puji Iman Jarkasih menjelaskan, bahwa pemungutan pajak parkir harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yakni dimulai dari keabsahan secara administrasi yaitu Surat Izin Penyelenggaraan Perparkiran.

“Analoginya seperti kita punya kendaraan bermotor, tidak mungkin kita bisa membayar pajak kendaraan bermotor tanpa mengantongi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),” jelas Puji Iman Jarkasih, saat dikonfirmasi melalui pesan Aplikasi WhatsApp oleh salah satu awak media. (FN)

Comment