JAKARTA, SUARADEWAN.com – Hak angket yang gulirkan DPR terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), terlalu dipaksakan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Ia menyatakan sejak awal Fraksinya menolak usulan tersebut.
“Sejak awal Gerindra menolak hak angket terhadap KPK. Apalagi dalam prosesnya kami mencium angket ini dipaksakan,” katanya di Jakarta, Sabtu (29/4/17).
Dirinya menilai bahwa pengesahan hak angket terkesan terburu-buru karena sebelumnya Badan Musyawarah (Bamus) diputuskan bahwa di paripurna hanya akan membacakan usulan dari pengusul hak angket, bukan mengambil keputusan.
“Yang terjadi justru pimpinan memaksakan angket,” tuturnya.
Sikap walk out yang ditempuh fraksinya dalam rapat paripurna merupakan bentuk dukungan terhadap KPK. Dirinya pun menegaskan, KPK harus tetap didukung sebagai bentuk perang terhadap korupsi.
“karena itu kami memutuskan walk out, ini sesuai instruksi Ketum Prabowo Subianto bahwa KPK harus didukung dalam memberantas korupsi. Bukan sebaliknya dilemahkan posisinya,” pungkasnya.
“KPK itu ujung tombak pemberantasan korupsi, kalau posisinya terus dilemahkan bagaimana ke depan? Kita harus proporsional dalam melihat masalah ini,” tutupnya. (DD)
COMMENTS