HomeSosial Budaya

Ini Kata Kapolri Soal Kisruh Penerimaan Akpol di Jawa Barat

Ini Kata Kapolri Soal Kisruh Penerimaan Akpol di Jawa Barat

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kebijakan kuota khusus 51 persen kepada putra daerah Jawa Barat untuk mendaftar taruna Akpol, menuai kontroversi.

Pasalnya, kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan diskriminatif karena hanya memprioritaskan warga Jawa Barat.

Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertentang dengan Peraturan Kapolri.

Ia menjelaskan, prioritas putra daerah hanya diberlakukan di Papua dengan alasan pendidikan di wilayah pegunungan Papua baru terintegrasi pada 1999. Sehingga perkembangan pendidikan relatif lebih lambat dibanding di sejumlah provinsi lainnya.

Baca Juga:  Beredar Video Hoax Kapolri Tentang Pilkada DKI Jakarta

“Peraturan Kapolri dengan tegas yang ada istilah putra daerah prioritas itu hanya untuk di Papua,” tegas Kapolri, Senin (3/7/17).

Tito mengatakan, memang ada suara permintaan dari masyarakat di Jawa Barat agar ada prioritas kepada warga Jawa Barat asli, namun Kapolri tetap bersikukuh bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berlaku di luar Papua.

“Tapi di daerah lain, yang pendidikannya relatif sama dan sudah maju ya apalagi Jawa Barat yang bibit-bibitnya unggul, tidak ada istilah putra daerah, semua sama. Jakarta semua sama, rangking yang menentukan. sudah kita koreksi seperti itu” bebernya.

Baca Juga:  Penyebar Hate Speech di Medsos, PBNU: Itu Calon Teroris

Terkait kebijakan yang keluarkan oleh Kapolda tersebut, Tito mengaku sudah menurunkan Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Arief Sulistyanto dan Divisi Profesi dan Pengamanan (DIV PROPAM) untuk langsung ke Polda Jawa Barat untuk mengoreksi dan mengevaluasi kebijakan itu.

“Ya, itu sudah kita koreksi, kita turunkan tim dari SDM dan PROPAM,” pungkasnya. (dd)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0