HomeDaerahJabodetabek

Ini Respon Mendagri Soal Sidang Pelanggaran Etika KPU dan Bawaslu DKI

Ini Respon Mendagri Soal Sidang Pelanggaran Etika KPU dan Bawaslu DKI

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang kode etik dengan tersidang Ketua KPU DKI Jakarta dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/3) lalu.

Dalam persidanggan itu, Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, mengakui bahwa mereka memang menghadiri acara rapat internal tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok-Djarot, di hotel Novotel di Jakarta pada 9 Maret lalu.

Namun mereka menegaskan, kehadiran mereka dalam acara tersebut adalah sebagai narasumber yang diundang oleh tim sukses Ahok-Djarot, bahkan mereka juga mengaku menerima honor atas  partisipasinya itu.

Mengenai sidang kode etik penyelenggara pemilu DKI Jakarta ini, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menolak untuk berkomentar lebih jauh. Dia hanya menyatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian persoalan itu pada DKPP.

Menurut Tjahyo, selama ini sepak terjang lembaga kehormatan yang dipimipin oleh Jimly Asshiddiqie itu sudah teruji dengan baik, dan akan mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta yang ada.

“Pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke DKPP, karena DKPP itu lembaga yang terhormat. Selama ini sudah teruji, saya yakin akan mengambil keputusan dengan data dan fakta yang ada, itu saja. Biarlah DKPP yang menilai, kami tidak berhak,” kata Tjahyo di Jakarta, Sabtu (1/4).

Untuk diketahui, dalam pesidangan kode etik itu, terkait dengan masalah penerimaan honor, ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengakui saat ini memang tidak ada aturan main yang mengatur secara jelas mengenai hal itu.

“Ini sepele, tapi bisa jadi besar. Sekarang belum dilarang. Ke depan boleh dievaluasi. Tugas penyelenggara pemilu melayani, masak terima honor. Yang merasa kepantasannya tinggi, masak nerima, gitu loh,” kata Jimly. (ZA)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: