HomeDPR RI

Isu Krusial di RUU Pemilu Ternyata Tak Hanya Lima

Isu Krusial di RUU Pemilu Ternyata Tak Hanya Lima

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) ternyata tak hanya berjumlah lima poin sebagaimana yang sering diperdebatkan belakangan ini. Dalam rapat paripurna pengesahannya, DPR setidaknya mengesahkan belasan isu lainnya yang dinilai juga penting harus tercantum dalam RUU Pemilu untuk tahun 2019 ke depan.

Pertama, soal syarat umur pemilih. Pansus bersepakatan bahwa pemilih adalah WNI yang telah genap berumur 17 tahun, berumur di atas 17 tahun, atau sudah/pernah menikah. Pansus juga bersepakat bahwa kedudukan KPU, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, semuanya bersifat tetap (permanen).

Terkait perlu atau tidaknya Kepala Daerah yang dicalonkan Parpol/Gabungan Parpol sebagai Presiden atau Wakil Presiden, diwajibkan minta izin ke Presiden, dalam hal ini Pansus memutuskan untuk diberikan batas waktu paling lama 30 hari. Jika tidak terpenuhi, maka ijin tidak diperlukan.

Selain itu, persayaratan verifikasi Partai Politik menjadi Peserta Pemilu juga disahkan. Pansus bersepakat bahwa syarat-syarat tidak mengalami perubahan dan ditambahkan ayat (3) yang berbunyi Partai Politik yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Terkait perselisihan partai politik peserta pemilu, Pansus sepakat bahwa dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon Anggota DPR, calon Anggota DPRD provinsi, dan calon Anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Baca Juga:  Butuh Waktu Cukup untuk Persiapan Pemilu 2019, KPU Desak DPR Rampungkan RUU Pemilu

Selanjutnya, disahkan juga soal penataan dapil, yaitu terkait jumlah kursi anggota DPR RI, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPR, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Untuk Dapil DPR, Pansus menyepakati adanya alokasi tambahan 15 kursi bagi beberapa Provinsi, yaitu untuk Jambi (1 kursi); Kepulauan Riau (1 kursi); NTB (1 kursi); Sulawesi Tengah (1 kursi); Sulawesi Barat (1 kursi); Sulawesi Utara (1 kursi); Riau (2 kursi); Lampung (2 kursi), Kalimantan Barat (2 kursi), dan Kalimantan Utara (3 kursi). Alokasi penambahan kursi untuk Dapil DPR ini menggunakan formula, yakni jumlah penduduk yang harga kursinya di atas 500.000 (lima ratus ribu) pemilih.

Untuk Dapil DPRD Provinsi Tetap, tidak berubah, kecuali Dapil Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang masing-masing Dapilnya ditambah 20 kursi dengan pertimbangan jumlah penduduknya di atas 20.000.000 (dua puluh juta) pemilih. Sedangkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU.

Adapun tentang Pasangan Calon Tunggal, RUU ini mengantisipasi adanya pasangan calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden dan memberikan sanksi kepada Partai Politik yang tidak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun jika sampai pada perpanjangan waktu tetap tidak terpenuhi, maka Pemilu tetap dilanjutkan dengan 1 (satu) pasangan calon.

Untuk soal kampanye, dibiayai oleh APBN. Pansus bersepakat bahwa biaya pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, dan debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon difasilitasi KPU serta dapat didanai oleh APBN.

Baca Juga:  Hadir Dalam Konferensi MSEAP Fahri Hamzah Beri Apresiasi Kepada Rusia dan Korea

Terkait saksi Partai Politik, Pansus bersepakat bahwa saksi partai politik dilatih oleh Bawaslu dan pelatihan tersebut dibiayai dengan APBN. Dan secara kelembagaan, Pansus menyepakati bahwa pengawas Pemilu di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota bersifat permanen, sehingga bernama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini agar setara dengan penyelenggara Pemilu, yakni KPU yang juga permanen baik di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota.

Keanggotaan KPU dan Bawaslu serta KPU dan Bawaslu Pusat tetap juga turut disahkan. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan Bawalsu Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Untuk penanganan sengketa perkara pemilu di MK, Pansus menyepakati bahwa penanganan sengketa pemilu di MK tidak dibatasi prosentase selisih suaranya seperti halnya diatur dalam UU Pilkada.

Terkait rekapitulasi penghitungan suara, Pansus sepakat menghilangkan rekap di tingkat kelurahan atau desa sehingga rekapitulasi dimulai di tingkat kecamatan (PPK). Metode menghitung, dalam hal ini keterwakilan perempuan, Pansus menyepakati untuk keterwakilan perempuan seperti aturan yang saat ini, yaitu minimal 1 diantara 3.

Dan yang terakhir, terkait afirmasi terhadap penyandang disabilitas. Pansus memutuskan untuk mengakomodasi ketentuan afirmasi terkait akses bagi kaum penyandang disabilitas dalam Pemilu, sebagai pemegang hak pilih, haknya dalam proses kandidasi, dan haknya untuk mencalonkan diri sebaga.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: