HomeSosmed

Isu KTP Ganda Dinilai Hoax, Begini Kata Mantan Staf Kepresidenan Era SBY

Isu KTP Ganda Dinilai Hoax, Begini Kata Mantan Staf Kepresidenan Era SBY

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Beredarnya isu Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda yang dinilai hoax oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, mendapat respon keras dari mantan staf kepresidenan RI ke-6 (SBY) Andi Arif.

Sebelumnya, Sumarsono sudah menegaskan bahwa isu tentang adanya KTP ganda di sejumlah wilayah DKI adalah informasi sesat, yang sengaja disebar melalui media sosial. Pihaknya pun bakal memproses secara hukum siapa-siapanya saja yang dianggap menjadi penyebar. Hal ini ia tegaskan setelah pihaknya mendapat informasi dari Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Kepolisian bahwa sudah ada tiga nama yang disebut telah menggandakan KTP itu dinyatakan tidak benar.

“Jadi ada orang usil, ketika kasih data KTP dengan foto yang sama. Ancaman hukuman terhadap orang ini atau pelaku sedang diselidiki polisi. Ancamannya tiga tahun,” kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Sumarsono mengindikasikan bahwa ada oknum yang menyebarkan informasi bohong (hoax). Informasi ini, menurutnya, sengaja disebar karena ingin mengacaukan jalannya Pilkada di hari menjelang pemungutan suara. Pihaknya pun mengakui bahwa masalah ini sudah diserahkan sepenuhnya ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Itu orang iseng yang akan mengacaukan Pilkada DKI Jakarta,” katanya.

Bukan Hoax?

Melalui akun twitternya, Andi Arief yang juga sebagai mantan staf kepresidenan era SBY, mengaku bahwa informasi tersebut benar, bukan hoax. Ia pun mengunggah foto-foto KTP yang diakuinya berasal dari pegawai di kantor jasa titipan FedEx dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

“Ini bukan hoax, ini ancaman besar buat negara kita. Polri segera selidiki, satu atau dua hari ini harus clear,” tulis pemilik akun @andiariefaa dengan cantuman foto-foto KTP ganda.

Ia pun tak bisa membayangkan, sekiranya ada yang bisa membuktikan ini benar, maka hukuman apa yang pantas bagi Depdagri, KPU dan Bawaslu. Tapi terlepas itu, baginya, rakyat sendirilah yang harus turun tangan untuk mengawasinya.

“Kalau penegak hukum tidak mau selesaikan masalah ini, tugas rakyat awasi etnis tertentu dalam Pilkada DKI nanti,” tulisnya kembali.

Meski nantinya akan dianggap sebagai penyebar hoax, Andi siap untuk dipanggil polisi perihal isu KTP ganda ini. Sembari itu, dia sangat mengapresiasi dan menghimbau masyarakat untuk memberi penghargaan kepada petugas terkait yang sudah menemukan bukti pengiriman KTP ganda untuk etnis tertentu tersebut. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0