HomeSkandalKontroversi

IUP Ilegal, DPP GEMPITA akan Laporkan PT. KPI & PT Askon ke Mabes Polri dan KLHK

IUP Ilegal, DPP GEMPITA akan Laporkan PT. KPI & PT Askon ke Mabes Polri dan KLHK

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Dugaan ilegal mining yang dilakukan oleh dua perusahaan ini yakni PT. Kaci Purnama Indah dan PT. Astima Kontruksi akan segera diadukan Ke Mabes Polri.

Multazam, SH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Masyarakat Pemerhati Tambang (GEMPITA) mengatakan bahwa PT. KPI dan PT. Askon berkolaborasi untuk menambang, bahkan dari hasil investigasi lapangan saat ini perusahaan tersebut sedang dalam proses pengapalan.

“PT. KPI dan PT. Askon saat ini disinyalir tengah asyik menambang padahal kuat dugaan bahwa kedua Perusahaan ini tidak memiliki IUP, yah ini jelas melawan hukum, kita harus tegas, tidak boleh lagi ada pembiaran terhadap kegiatan pertambangan iilegal,” bebernya.

Kami telah memperoleh fakta dan data bahwa kedua perusahaan tersebut beroperasi di Kabupaten Konawe Utara tepatnya di Langgikima. Seolah tak punya dosa PT. KPI terus melakukan aktivitas pertambangan di wilayah hutan tanpa mengantongi IPPKH.

Baca Juga:  Polisi Ciduk Residivis Pembuat Uang Palsu

“Selain IPPKH yang tidak ada dugaan kuat kami bahwa PT. KPI itu tidak memiliki IUP, Kendatipun mereka mengklaim memiliki IUP, namun berdasarkan penelusuran kami bahwa Perusahaan tersebut tidak tercatat di sistem yakni MODI, sehingga kami yakini bahwa PT. KPI dan PT. Askon Saling berkolaborasi untuk Melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal,” ujar aktivis nasional tersebut.

Lanjut, Multazam, dengan tegas mengingatkan bahwa “Jika kita merujuk pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 yang bunyinya “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), ini jelas dan harus ditindaklanjuti oleh APH”.

Baca Juga:  Informasi Terkini Penerbangan: Masuk Wilayah Ini Wajib Surat Keterangan Negatif PCR

Terakhir Multazam menyampaikan bahwa pihaknya sudah sejak lama menyiapkan rencana aksi unjuk rasa didepan Mabes Polri akan tetapi karena PPKM Darurat pihaknya menunda untuk melakukan aksi unras.

“Rencana kami untuk melakukan aksi unjuk rasa sudah lama, mengingat PPKM Darurat wilayah Jakarta dan sekitarnya sehingga kami menunda, akan tetapi saat ini PPKM telah diturunkan level statusnya sehingga tegas dan matang akan segera melakukan aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan dua perusahaan tersebut ke Mabes Polri dan KLHK,” tutupnya.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0