JAKARTA, SUARADEWAN.com – Mengeluhkan jalan poros yang menghubungkan empat kecamatan di Rokan Hilir, Provinsi Riau, tiga Kepala Desa; Desa Jojol, Desa Sungai Sengajah Jaya, dan Desa Telok Piyai datang ke Jakarta untuk mengadukan kepada pemerintah pusat.
“Jadi, jalan utama kami itu dari kilometer nol dari lintas Kubu, lebih kurang 45 Km mengalami rusak berat. Harapan saya mewakili masyarakat desa Telok Piyayi, agar supaya bisa dibangun oleh pemerintah pusat” kata Makmur Hasan, Kepala Desa Telok Piyayi pada saat diwawancarai oleh suaradewan.com, Jakarta, Jum’at (8/9/2017).
Kerusakan parah ini, sudah dibiarkan sejak 35 tahun lebih oleh pemerintah, padahal menurut Makmur Hasan Kepala Desa Telok Piyai, jalan ini merupakan akses perekonomian bagi perusahaan minyak seperti PT Chevron.
Akan tetapi, lanjut Makmur, perusahaan lebih memilih menyedot hasil bumi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, terlebih pada infrastruktur jalan raya nya. Kerusakan parah ini bahkan menyulitkan masyarakat ketika melakukan perjalanan ke Kota, menghambat laju perekonomian dan pendidikan.
Baca juga: Kini, Calon Kepala Desa Tidak Harus Lagi Dari Daerah Setempat
Dengan fasilitas desa yang tidak serba ada, mau tidak mau kebutuhan perobatan, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan administrasi semua harus menggunakan akses jalan itu untuk bisa sampai ke Kota Kabupaten.
Parahnya, pernah terjadi seorang ibu hamil meninggal lantaran tidak dapat ditangani oleh Rumah Sakit Kota sebab akses jalan yang putus karena rusak parah.
Masyarakat setempat pada dasarnya sering melakukan laporan pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Namun, upaya lobi dan diskusi selalu berbuntut pada persoalan kesediaan APBD Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
“Terkait jalan lintas Kubu itu, sepanjang 45 KM tersebut, kami masyarakat dan tokoh – tokoh masyarakat banyak melaksanakan upaya-upaya, namun upaya kami masih mentah begitu saja, karena banyaknya alasan yang diberikan oleh pemerintah daerah”, terang Salman Kepala Desa Kabuluan sungai Segajah Jaya kepada suaradewan.com di Jakarta, Jum’at (8/9).
Jalanan tersebut, menjadi sangat penting karena jalan tersebut adalah urat nadi perekonomian masyarakat dan merupakan jalan satu2 nya yang menjadi akses 4 Kecamatan. Maka sudah semestinya menjadi potensi lintasan perekonomian bagi Pemerintah.
Baca juga: Kepala Desa Adukan Pelayanan PT. PLN sub Ranting Buli Haltim Ke PLN Pusat
Namun, fakta lapangan membuktikan, jalanan yang tak layak dilintasi oleh truk pengangkut Kelapa sawit dan Penghasilan Sumber Daya Alam lainnya justru digunakan sepanjang hari demi melangsungkan gerak ekonomi.
Alhasil, dengan kondisi jalan yang hanya dilapisi tanah dan pasir putih itu tidak dapat memuat beban kendaraan truk yang melintasi jalanan yang jaraknya sepanjang 45 km itu. Jalanan rusak parah, berlubang dan gundukan tanah sekitar 1 meter akan terus menghiasi jika melintasi jalan lintas Kubu, Rokan Hilir, Riau.
Pengemudi motor yang lewat pun terpaksa harus mendorong untuk bisa melintasi jalanan tersebut. Pejalan kaki juga terganggu dengan tiap harinya terjadi insiden truk yang terguling akibat ban truk yang terkilir.
Sehingga, lanjut Salman, sekiranya pemerintah pusat dan kementerian terkait agar bisa memperhatikan infrastruktur jalan tersebut, yang secara ekonomis sebenarnya telah banyak memberikan pendapatan anggaran pada negara.
“Kami berharap banyak pada pemerintah pusat, berhubung provinsi Riau mengalami defisit anggaran, berharap anggaran tersebut bisa difasilitasi oleh APBN” ucap Salman.
Baca juga: 30 Kepala Suku Di Papua Naik Haji Atas Undangan Raja Arab
Jalanan lintas Kubu tersebut dalam sejarahnya, merupakan kecamatan tertua di Rokan Hilir, seiring berkembangnya Kubu melahirkan 6 kecamatan. Hal tersebutlah disampaikan Salman, bahwa APBD Rokan Hilir tidak menjadikan Kubu sebagai prioritas infrastruktur Jalan.
Keprihatinan atas jalanan tersebut juga disampaikan oleh Jufridin Kepala Desa Jojol. Bahkan dia berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait bisa meninjau langsung jalan lintas Kubu, jalan yang dilalui mereka setiap harinya.
“Kepada Pemerintah pusat supaya bisa membantu kami di Kecamatan Kubu Salam ini, berharap pemerintah ke kementerian terkait ini, supaya bisa menjembatani permasalahan ini,” pinta Jufriddin kepada suaradewan,com.
Pemerintah setempat, lanjut Jufriddin, pernah berjanji untuk menganggarkan dana sebesar 400 miliar untuk pembangunan jalan tersebut, lantaran keuangan Pemda setempat mengalami defisit anggaran tahun 2016-2017, akhirnya Perda yang sudah digodok oleh DPRD terpaksa dibatalkan, dan pembangunan hanya terealisasi 1 Km secara rigit “beton”.
Baca juga: Ada Indikasi Penyalahgunaan Dana Desa? Lapor Kesini
“Padahal panjang jalan tersebut 45 KM ke kilometer Nol, jalan keluar mau ke pekanbaru, medan.” ungkap Jufriddin.
“Kami berharap khususnya kecamatan kubu, Kubu Babussalam dan Jalan di Pasir Lima Kapas, kalau bisa perhatian pemerintah pusat maupun kementerian terkait agar bisa membangun secara permanen dalam artian dirigit “beton”, lanjut Jufriddin.
Keuntungan pemerintah melalui SDA di Lintas Kubu ini bisa terbilang besar, seperti hal nya yang ungkapkan oleh Saspri. Aktivis yang biasa sering dipanggil Bung Saspri ini mengatakan perusahaan setempat bisa menghasilkan minyak terbesar, namun toh buat apa semua itu, kalaupun tidak mensejahterakan penduduk setempat.
“Lebih-lebih lagi pembangunan infrastruktur jalan, yang hanya sekedarnya saja, ketika jalan rusak hanya sekedar menimbun nya. Padahal jalan tersebut harusnya dibuat menjadi Beton,” ucap Saspri. (AW)
