HomePolitik

Jokowi dan JK Tak Satu Suara Soal Revisi UU KPK

Jokowi dan JK Tak Satu Suara Soal Revisi UU KPK

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Rencana DPR untuk melakukan revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi, menuai pro dan kontra. Banyak pihak menilai, revisi itu bisa melemahkan agenda pemberantasan korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku setuju jika UU KPK direvisi. Menurutnya revisi itu semata-mata untuk perbaikan lembaga yang dikepalai oleh Taufiqurrachman Ruki itu. “Belum kita bicarakan (bersama Menkum HAM). Tapi saya yakin namanya perbaikan untuk perbaikan bukan untuk mengurangi peranan KPK tapi untuk memperbaikinya,” ujar JK beberapa waktu lalu.

Di lain pihak, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki mengungkapkan, Presiden Joko Widodo menolak rencana dan usul revisi Undang-Undang KPK. Penolakan dilakukan karena Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi ditujukan untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, tapi KPK akan tetap membantu mengawasi.

“Pesan Presiden untuk KPK, Kejaksaan, dan Polri bekerja secara sinergi, tetapi yang paling menggembiarakan, dengan tegas Presiden mengatakan bahwa tidak ada keinginan Presiden melemahkan KPK. Oleh karena itu, revisi UU KPK, Presiden menolak,” ujar Ruki. Bagaimana bisa Jokowi dan JK tidak satu suara dalam hal ini? (zz)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0