HomePolitik

Kalangan Partai dan Non-Partai Akan Gugat UU Pemilu

Kalangan Partai dan Non-Partai Akan Gugat UU Pemilu

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Pasca disahkannya UU Pemilu oleh DPR pada hari Jumat (21/07) kemarin, pihak-pihak yang merasa dirugikan langsung bereaksi. Selain partai oposisi yang memiliki wakil di parlemen, partai politik dan organisasi masyarakat (ormas) juga ikut menyuarakan ketidaksetujuannya atas pengesahan UU Pemilu tersebut. Mereka menilai keputusan untuk mengesahkan UU Pemilu tidak konstitusional dan juga merugikan banyak golongan.

Sesaat setelah UU Pemilu ini disahkan partai Gerindra langsung menyusun strategi untuk mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui wakilnya di DPR, yaitu Fadli Zon yang sekaligus menjabat sebagai wakil ketua Partai menyatakan saat ini Partai Gerindra sudah memiliki tim kajian hukum yang mengkaji UU Pemilu. Dalam waktu dekat akan mengajukan gugatan setelah UU Pemilu ini ditandatangani Presiden.

Senada dengan Gerindra, partai Perindo juga mempertimbangkan mengajukan gugat ke MK terkait UU Pemilu ini, terutama poin syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq menilai UU Pemilu ini tidak memberikan hak yang sama terhadap partai-partai kecil.

Pasalnya, UU Pemilu ini akan membatasi opsi partai dan masyarakat dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Dia menghendaki partai dan juga masyarakat dapat bebas menentukan calon yang akan diusung tanpa dibatasi aturan semacam itu, menurutnya itu lebih menjunjung keadilan dan kesetaraan. “Biarlah rakyat yang menentukan capres dari parpol mana yang akan mereka pilih.

“Tidak perlu ada batasan dan mengakali aturan demi kepentingan sepihak,” ucapnya.

Partai pendatang baru, partai Idaman yang diketuai oleh Rhoma Irama juga merasa dirugikan atas pengesahan UU Pemilu ini. Rencanya partai Idaman akan mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Baca Juga:  Kenapa Partai Islam Mudah Pecah? Ini Alasannya

Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah berpendapat, untuk pemilu 2019. Menurutnya jika pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 dilaksanakan serentak maka presidential threshold tak lagi relevan karena belum ada satu suarapun yang masuk. Seandainya pencalonan presiden 2019 mendatang didasarkan pada jumlah kursi dan suara pemilu tahun 2014, maka itu tidak bisa diterima karena jumlah suara itu sudah digunakan untuk pemilihan presiden tahun 2014.

“Atau ‘tiket’ untuk nonton 2014 sudah dipergunakan jadi tidak bisa dipergunakan untuk tiket nonton tahun 2019,” tuturnya di Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Dari kalangan non partai, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah salah satu perkumpulan masyarakat yang akan mengajukan gugatan atas pengesahan UU Pemilu.

Perludem melalui Direktur Eksekutifnya, Titi Anggraini menyampaikan “Hasil Pemilu 2014 itu sudah tidak valid atau kedaluwarsa untuk digunakan dalam Pemilu 2019. Alias sudah kehilangan legitimasi dan relevansi hukum untuk digunakan sebagai basis syarat pencalonan presiden pemilu 2019.” Dia menganggap presidential threshold tidak akan relevan diterapkan pada pemilu 2019 mendatang.

Titi juga menyayangkan tindakan pengesahan UU Pemilu yang terkesan dipaksakan. Akibatnya partai-partai baru dan yang memiliki basis pendukung sedikit, tidak bisa mencalonkan presiden yang dianggap ideal jika tidak berkoalisi dengan partai lain. Jika partai koalisi lain juga memiliki calon terpilih maka tentu saja akan terjadi gesekan yang berakibat pada soliditas koalisinya.

Sedangkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku siap (baik dengan partai atau jalur individu) melawan pemerintah dan mengajukan uji materi atas disahkannya UU Pemilu Jumat (21/07) kemarin ke Mahkamah Konstitusi. Yusril menganggap bahwa UU Pemilu, terutama terkait poin presidential threshold telah melanggar dua pasal sekaligus dalam UUD 1945, yakni Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Bagi Yusril tindakan inkonstitusional harus tetap dilawan sekalipun tindakan itu dilakukan oleh pemerintah.

Baca Juga:  Inilah Jumlah Rupiah Yang Akan Diterima Parpol, Jika Usulan Kenaikannya Disetujui

“Saya akan melawan UU Pemilu yang baru disahkan ke MK. Perjuangan secara politik oleh partai-partai yang menolak keberadaan presidential treshold, usai sudah. Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan konstitusi,” ujar Yusril.

Sementara dari PKS mengapresiasi tindakan dari berbagai kalangan yang hendak mengajukan gugatan kepada MK terkait UU Pemilu. Hidayat Nur Wahid, selaku Wakil Ketua Majelis Syuro PKS menyampaikan, “Kalau di MK itu domainnya adalah bagi partai politik yang tidak punya wakil di DPR, bagi pakar LSM atau bagi masyarakat yang dirugikan dan ingin menegakan konstitusi dengan judicial review, kami mendukung itu,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Fahri Hamzah juga menilai pengajuan uji materi UU Pemilu merupakan langkah tepat bagi pihak yang merasa dirugikan.

“Yang tidak setuju threshold 20 persen itu cukup besar kan, jadi empat dari 10 fraksi. Jadi kalau kemudian di tingkat bawah, di masyarakat mau ada yang judicial review, itu pasti terjadi,” kata Fahri, di Kompleks Parlemen Senayan.

“Dan saya punya perasaan itu bisa menang, karena konsep threshold ini bertentangan dengan prinsip pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung,” lanjut Fahri.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: