HomeHankam

Kapolri : Hentikan Masalah SARA, Kita Bangsa yang Satu, Bangsa Indonesia

Kapolri : Hentikan Masalah SARA, Kita Bangsa yang Satu, Bangsa Indonesia

SULSEL, SUARADEWAN.com – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian angkat bicara mengenai isu salah satu suku yang ingin mendeklarasikan kemerdekaan dan melepaskan diri dari NKRI. Menurut Tito, persoalan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) semestinya tidak lagi dipersoalkan oleh segenap anak bangsa.

Pasalnya, sejak sumpah pemuda 1928 hingga kemerdekaan pada 1945 para pendiri bangsa sudah meminggirkan perbedaan SARA itu dan mengukuhkan Indonesia menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Tito menegaskan jika upaya membuat retak sendi kebangsaan Indonesia itu tetap dilakukan, maka pihaknya tidak akan ragu dalam mengambil langkah-langkah tegas untuk penindakan.

“Saya mengimbau masalah primordialisme, kesukuan, keagamaan, kekerasan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena para pemimpin, pendiri bangsa kita, dari 1928-1945 sudah menepikan, meminggirkan, perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa. Kami akan lakukan langkah-langkah tegas,” kata Tito di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (15/5).

Baca Juga:  Kapolri di Era SBY Akan Buka Suara Soal Kasus Antasari

Tito mengakui jika upaya disintegrasi terhadap NKRI itu sering terjadi akibat faktor ekonomi dan lemahnya kesejahteraan secara umum, meskipun Indonesia sudah merdeka lebih dari 70 tahun.

“Justru potensi-potensi pecahnya kesatuan RI bisa muncul kalau kita gagal meningkatkan kesejahteraan buat bangsa Indonesia ini didominasi kelas menengah. Karena selama 72 tahun kita bisa mempertahankan kesatuan RI tapi kita belum berhasil membuat bangsa kita didominasi kelas menengah,” ungkap Tito.

Baca Juga:  Petinggi PKS Apresiasi Pertemuan GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi

Meskipun begitu Tito mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan pada pemerintahan Presiden Jokowi guna mengerahkan semua upaya yang mereka mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu ia juga mengingatkan jangan sampai ada gangguan politik dan keamanan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Jika memang harus terjadi transisi kekuasaan, maka harus dilakukan dengan cara yang konstitusional dan demokratis.

“Jangan sampai ada gangguan politik dan keamanan. Nggak boleh terjadi transition of power secara inkonstitusional, harus melalui mekanisme demokrasi,” tukasnya. (za/de/sh)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: