JAKARTA, SUARADEWAN.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyerukan kepada setiap masyarakat untuk bersama-sama menjaga keutuhan negara Indonesia. Karena itu, ia tidak ingin konflik antar masyarakat terjadi di Indonesia yang mengarah ke disintegrasi bangsa. Kapolri meminta agar masyarakat menjaga persatuan dan kesampingkan primordialisme.
“Saya mengimbau masalah primordialisme, kesukuan, keagamaan, kekerasan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena para pemimpin, pendiri bangsa kita, dari 1928-1945 sudah menepikan, meminggirkan, perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa.” kata Kapolri di sela Muktamar ke-XIX PMII di Asrama Haji Kota Palu, Senin (15/5) malam Wita.
Sebelumnya, sempat ada isu tentang satu suku yang ingin mendeklarasikan kemerdekaan. Tetapi Tito berjanji akan mencegah hal itu terjadi.
“Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu pada saudara-saudara di sana bahwa kita sudah. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan. Kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau, mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional,” kata Kapolri
Menurut Kapolri, selain isu Primordialisme ada isu kesenjangan sosial yang sering jadi alasan munculnya disintegrasi. Terkait hal ini, Kapolri menegaskan bahwa masalah kesenjangan sosial tengah diselesaikan pemerintah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Justru potensi-potensi pecahnya kesatuan RI bisa muncul kalau kita gagal meningkatkan kesejahteraan buat bangsa Indonesia ini didominasi kelas menengah. Karena selama 72 tahun kita bisa mempertahankan kesatuan RI tapi kita belum berhasil membuat bangsa kita didominasi kelas menengah,” tutur Tito
Diakhir, Kapolri tidak menginginkan adanya gangguan politik dan keamanan bagi pemerintah, sehingga pemerintah memiliki kesempatan menjalankan tugasnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Setiap langkah-langkah yang mengganggu stabilitas nasional akan ditindak tegas.
“Jangan sampai ada gangguan politik dan keamanan. Nggak boleh terjadi transition of power secara inkonstitusional, harus melalui mekanisme demokrasi,” pungkas Tito. (SD)
