JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault merasa tidak terima dengan pembekuan dana bantuan untuk Pramuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, karena Adhyaksa Dault diduga memiliki hubungan tertentu dengan kelompok terlarang yang anti pancasila Hibut Tahrir Indonesia (HTI).
Menurut Adhyaksa Dault, langkah yang dimabil Menpora Imam Nahrawi itu sudah berlebihan, sebab ia sudah mengklarifikasi perihal kedatangan dan pernyataan dukungannya saat diwawancara dalam acara Muktamar Khilafah HTI di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, (2/6/2013) lalu.
Adhyaksa mengaku ia sudah menyampaikan klarifikasi langsung kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Wapres Jusuf Kalla, hingga Presiden Jokowi.
“Ke Wapres, ke BIN, bahkan ke Presiden sudah, terus mau gimana lagi?” ujar Adhyaksa, Senin (24/7/).
Baca juga: HTI Dibubarkan, Pramuka Kena Imbas
Mantan Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga mengaku siap untuk memberikan klarifikasi langsung pada Menpora Imam Nahrawi jika memang diperlukan.
“Mungkin karena saya dianggap tidak sopan. Dan beliau (Imam Nahrawi) kan orang besar, pejabat tinggi, saya akan ikuti apa yang beliau inginkan. Demi Pramuka, saya siap untuk ikuti,” tukasnya.
Adhyaksa masih terus membantah soal dukungannya pada kelompok terlarang pengusung khilafah, HTI, meskipun bukti video soal pernyataan dukungan itu sudah beredar luas dan bisa ditonton langsung oleh masyarakat.
Baca juga: Sikapi Video Hizbut Tahrir, Ahyaksa Dault: NKRI Harga Mati
“Saya ini bukan anggota, apalagi simpatisan HTI. Saya sudah alami tahapan panjang. Saya pernah jadi Ketua KNPI, Lemhanas Pemuda, tidak mungkin saya anti-Pancasila,” bantah Adhyaksa.
Sebelumnya, Menpora menyampaikan Pemerintah akan membekukan bantuan untuk Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisi Masyarakat (Ormas) yang pengurusnya diduga memiliki hubungan dengan kelompok anti Pancasila dan NKRI hingga ada klarifikasi yang jelas dari pihak terkait.
“Pemerintah telah mengambil keputusan. OKP, Ormas yang biasa dibantu pendanaan oleh Kemenpora, tidak akan membantu lagi. Mungkin salah satu yang sempat mengemuka di DPR tentang Pramuka. Kalau sekarang masih kami pending bantuannya, sampai betul-betul ada klarifikasi, ada penjelasan,” kata Imam di kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (23/7).
“Ini sebagai tindak lanjut dari ketegasan pemerintah dari Perppu Ormas kemarin. Saya sedang menunggu penjelasan Pak Adhyaksa Dault. Statement individu. Sudah kami minta, sedang kami tunggu jawabannya. Sampai kemarin belum. Mungkin secara tertulis sudah diluncurkan, tapi belum masuk ke meja saya,” sambung Imam. (za/le)
