HomePolitik

Kementerian Agraria Terancam Kena Resuffle

Kementerian Agraria Terancam Kena Resuffle

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melontarkan nada ancaman untuk berupa resuffle jajaran menterinya di “Kabinet Kerja”.

Memang, dalam bekerja, Presiden Jokowi memang dikenal sebagai pemimpin yang gila kerja. Hal ini berimbas kepada menteri-menterinya untuk mengikuti, terutama target capaian yang dipatok. Jika tidak diindahkan, maka konsekuensi adalah resuffle tanpa kompromi.

Tentang ini, Jokowi mencontohkan target yang dipatoknya soal redistribusi aset dan reformasi agraria. Ia menargetkan bagaimana Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional harus mampu mensertifikasi 5 juta bidang tanah di tahun 2017. Di tahun selanjutnya, yakni 2018, menargetikan 7 juta sertifikat, dan 9 juta untuk tahun 2019.

“Kalau tidak selesai, ya, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga begitu. Bisa diganti, bisa digeser, bica dicopot, dan yang lain-lainnya,” tegas Jokowi saat membuka Forum Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Baca Juga:  Sedih Kebangsaan Digerogoti Paham Radikal, Dosen UGM Kirim Surat Pada Presiden

Hingga saat ini, terang Jokowi, sudah ada 126 juta bidang tanah, sementara yang baru disertifikasi sejumlah 46 juta. Itu artinya bahwa 60 persen lebih bidang tanah yang belum disertifikasi oleh kementerian terkait.

Di sisi lain, Kementerian Agraria selama ini hanya mengeluarkan 400 sertifikat setiap tahunnya. Karena itulah target tinggi sertifikasi tanah dipatok Presiden Jokowi.

“Kalau tidak diberi target yang konkrit, ya sampai berapa puluh tahun persertifikatan ini akan selesai kalau setiap tahun hanya 400 sertifikat,” imbuhnya.

Adapun sertifikat yang dikeluarkan, tambah Presiden, prioritasnya kepada rakyat kecil. Sebab, menurut Jokowi, salah satu masalah yang dihadapi selama ini adalah mereka tidak mempunyai biaya untuk melakukan serifikasi tanah.

Baca Juga:  Pro-Kontra Hak Angket, KPK: Semoga Presiden Ambil Sikap

Harapannya dengan sertifikasi ini agar mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi di masyarakat. Rakyat kecil pun diharapkan bisa mempunyai akses pada permodalan. Bahwa sertifikat tersebut menjadi jaminan saat mereka mengajukan kredit, baik ke bank maupun lembaga keuangan lainnya.

“Di negara manapun, yang namanya sertifikat adalah property right yang pertama diberikan negara pada rakyat, karena dengan itulah rakyat akan memiliki kesempatan untuk mengakses ke lembaga-lembaga keuangan,” terangnya Jokowi kembali.

Terkait tingginya target yang dipatok, Jokowi sama sekali tak ambil pusing. Baginya, itu urusan pihak yang diberi amanah, dalam hal menteri terkait.

“Itu urusannya menteri. Tahu saya target itu harus diselesaikan,” tegasnya. (ms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: