HomeSkandalKontroversi

Kenapa Pejabat Publik di Indonesia Mudah Terbuai Janji palsu?

Kenapa Pejabat Publik di Indonesia Mudah Terbuai Janji palsu?

JAKARTA, SUARADEWAN.com — Perhatian masyarakat kembali dibetot polemik donasi Rp2 triliun untuk sumbangan pandemi Covid-19. Alih-alih mendorong inspirasi bagi yang lainnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan isi rekening penyumbang “tidak sejalan dengan sumbangan yang dijanjikan”.

Kasus ini masih diselidiki kepolisian Sumatera Selatan, dan belum ada informasi resmi mengenai motivasi dari penyumbang.

Sementara itu, peneliti hukum dari ICJR memperingatkan kepolisian untuk tidak mencari-cari pasal untuk menjerat si penyumbang karena tidak ada unsur “merugikan publik”.

Dari insiden ini, peneliti dari LIPI menilai pejabat publik mudah termakan buaian klaim palsu karena punya tradisi mudah terpukau, dan kerap mendompleng ketenaran.

Isu ini sempat menimbulkan sejumlah tagar termasuk #PrankNasional (lelucon nasional) dengan berbagai cuitan di Twitter Rabu (04/08).

Berapa uang yang ada di rekening?

PPATK mengungkap isi rekening penyumbang “tidak sejalan dengan sumbangan yang dijanjikan”.

“Di rekeningnya ada uang, tapi terlalu jauh untuk dibandingkan dengan uang yang Rp2 triliun. Ketika kemarin dicairkan dan ditolak, itu sudah pasti,” kata Kepala PPATK, Dian Ediana Rae kepada BBC News Indonesia, Rabu (04/08).

Seperti diketahui, Heriyanty, anak pengusaha Akidi Tio memberikan sumbangan sebesar Rp2 triliun secara simbolis ke Kapolda Sumatera Selatan, Eko Indra Heri untuk bantuan penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Rusak Citra Polri, Salah Satu Pengguna Facebook Viralkan Foto Hoax

Seremoni donasi dengan nilai fantastis ini disaksikan langsung Gubernur Sumsel, Herman Deru dan diliput media massa pada 26 Juli 2021 lalu. Alhasil, seremonial ini viral.

Tapi uang dalam bentuk bilyet giro tersebut tak kunjung cair saat jatuh tempo awal pekan kemarin.

“Jadi kesimpulan kita, dari domestik analisis, secara murni, ini sudah mendekati bodong,” tambah Dian.

PPATK saat ini sedang melakukan analisa terkait profiling dari Heryanti di dalamnya termasuk asal usul uang dalam rekening, dan usaha yang dijalankan. Hasil analisa ini akan diserahkan ke Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.

“Kita akan selesaikan ke kepolisian, bukan cuma ke Kapolri, ini harus diketahui oleh Kapolda Sumatera Selatan untuk melihat, apa yang sesungguhnya,” tambah Dian.

Apa motif keluarga Akidi Tio?

Sejauh ini Kepolisian Sumatera Selatan masih mendalami motif di balik sumbangan “mendekati bodong” Rp2 trilun.

Kepada media, Kabid Humas Polda Sumsel, Supriadi masih mendalami keterangan dari Heriyanty.

Sebelumnya, sempat terjadi simpang siur mengenai penetapan status Heriyanti. Direktur Intelkam (Dirkrimum) Polda Sumsel, Ratno Kuncoro menyatakan Heriyanti telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:  Siap Lawan Berita Hoax, Gerakan Tagar #2019TetapJokowi Muncul

Pengusaha asal Aceh Timur ini dijerat dengan Pasal 15 UU No.1/1945 tentang Peraturan Hukum Pidana mengenai penyebaran berita bohong dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Tapi belakangan, Supriadi meralatnya dengan mengatakan Heriyanty masih berstatus saksi dan masih dalam proses pemeriksaan.

“Belum, yang menetapkan tersangka adalah Pak Dirkrimum. Rekan-rekan tahu semua dalam proses penyidikan, Pak Dirkrimum yang punya kewenangan dan beliau menyampaikan ini masih dalam proses pemeriksaan,” kata Supriyadi kepada media.

Peneliti hukum dari ICJR, Iftitah Sari memperingatkan agar kepolisian tidak mencari-cari pasal untuk menjerat penyumbang. Ia mengatakan, “Yang dirugikan dalam konteks ini abstrak, nggak ada kerugian yang jelas, materilnya seperti apa.”

Ia juga meminta agar dalam masa-masa kritis seperti ini, semestinya selama proses pemeriksaan Heriyanty mendapat pendampingan hukum dan mengetahui hak-haknya.

“Orang-orang yang dipanggil polisi itu nggak bisa sembarangan polisi bisa memanggil, kemudian bisa menahan, dan segala macam… Harus benar-benar secara resmi, nggak hanya karena woro-woro di media, seharusnya ada surat-surat dan prosedur,” kata Iftitah Sari kepada BBC News Indonesia, Rabu (04/08).

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: