Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda: Kurikulum Merdeka Masih Belum Wajib

SUARADEWAN.com – Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah seiring dipilihnya Nadiem Makarim. Kurikulum Merdeka juga dikatakan sebagai kurikulum khas dan banyak disukai oleh sekolah-sekolah di berbagai daerah.

Meskipun demikian, Kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan sejak 2021, sampai saat ini baik DPR dan Pemerintah masih sepakat untuk tidak mewajibkan penerapan Kurikulum Merdeka di masing-masing sekolah.

Sebabnya, menurut Syaiful Huda Ketua Komisi X DPR RI, pemerintah masih harus melihat sejauh mana efektivitas penerapan kurikulum yang telah mulai diterapkan pada 2021 silam itu. Apakah sudah benar-benar memberi ruang yang lebih pada guru, pembelajaran yang fikusdan sebagainya.

“Apakah kurikulum baru memberi ruang yang lebih kepada guru? Apakah memberikan pembelajaran yang fokus kepada siswa sesuai minat dan bakatnya? Apakah bisa memberi ruang yang reflektif dan evaluatif? Apakah berdampak lebih baik? Semuanya belum bisa kami evaluasi,” ungkap Syaiful Huda, Sabtu (24/12/2022).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bahwa saat ini, sekolah diberikan pilihan apakah masih menggunakan kurikulum 2013 atau akan menerapkan kurikulum merdeka. Hal itu disesuaikan dengan kesiapan sekolah.

“Karena evaluasi membutuhkan kurun waktu lama. Saya membayangkan, outputnya baru akan bisa dilihat selama dua sampai tiga tahun ke depan,” sambung Politisi Fraksi PKB ini.

Diketahui, kesimpulan untuk tidak mewajibkan sekolah menerapkan menerapkan Kurikulum Merdeka tersebut didapat setelah adanya perdebatan panjang antara DPR RI dan pemerintah seputar implementasi Kurikulum Merdeka. Awalnya pemerintah membuat opsi agar sekolah wajib menerapkan kurikulum merdeka, menggantikan kurikulum 2013.

“Namun, setelah diskusi panjang, kami memang masih menghitung dan mempertimbangkan banyak aspek soal kewajiban penerapan Kurikulum Merdeka. Karena itu, sifatnya (penerapan kurikulum merdeka) tidak wajib. Sifatnya opsional. Bagi sekolah yang masih menerapkan Kurikulum 2013, disilakan. Bagi yang mau mengadaptasi Kurikulum Merdeka disilakan,” tutup Huda. [***]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90