Ketua Mahkamah Agung Pastikan Siap Kawal Pemilu Serentak 2019

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali memastikan siap mengawal agenda politik 2019. Menyambut agenda besar itu, MA telah menerbitkan kebijakan dan regulasi sebagai panduan menangani perkara pemilu.

“Kebijakan itu meliputi regulasi dalam penanganan perkara pelanggaran administrasi pemilu melalui Peraturan MA (Perma) Nomor 4 tahun 2017,” kata Hatta di sidang pleno istimewa laporan tahunan MA 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis, (1/3).

Hatta menuturkan pada Pasal 2 Perma Nomor 4 tahun 2017 MA berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum. Permohonan dapat diajukan ke MA paling lama tiga hari sejak ditetapkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:  Ketua DPR RI Setya Novanto Diperiksa Hari Ini

Dia melanjutkan pada Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2017 mengatur kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum. Namun dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2017 mengatakan pengadilan baru berhak menangani sengketa proses pemilu setelah segala upaya administratif melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah ditempuh.

“UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga mengamanahkan sengketa proses pemilu diadili dan diputus majelis khusus Tata Usaha Negara Pemilu (PTUN). Perma Nomor 6 Tahun 2017 mengatur tentang hakim khusus yang menangani sengketa pemilu di PTUN,” beber dia.

Baca Juga:  Mahfud MD: Kasus E-KTP Sudah Penuhi 2 Alat Bukti

“Pada 2019 Indonesia akan menghadapi pemilu yang untuk pertama kalinya diselenggarakan serentak antara Pileg dan Pilpres. Dalam rangka mendukung pesta demokrasi tersebut, MA sudah menyiapkan perangkat regulasi-regulasi tersebut agar menjadi panduan dalam menangani perkara terkait proses pemilu,” tukas Hatta. (af)

Tinggalkan Balasan

banner 728x90