HomeMPR RI

Ketua MPR: Tidak Boleh Indonesia itu Dijadikan Negara Islam ataupun Negara Komunis

Ketua MPR: Tidak Boleh Indonesia itu Dijadikan Negara Islam ataupun Negara Komunis

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menyatakan, empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus bersama yang bersifat final. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara.

Sehingga jika ada paham atau gerakan dari ormas tertentu yang bertentangan dengan konstitusi, maka perlu untuk ditindak tegas.  “Tidak boleh Indonesia itu dijadikan negara Islam ataupun negara Komunis,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Rabu (10/5/17).

Baca Juga:  Tak Berizin, Polisi Bubarkan Kegiatan HTI di Semarang

Terkait upaya pemerintah untuk mengkaji aktivitas sejumlah ormas, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai terindikasi bertentangan dengan Pancasila. Menurutnya, langkah tersebut sebagai upaya proteksi dini terhadap paham-paham anti Pancasila.

“Ormas apa saja, kalau dinilai melanggar Pancasila silahkan pemerintah kaji. Tapi kalau ada ormas yang nanti dianggap menyimpang maka harus ada tindakan persuasif dahulu dari pemerintah, agar kesalahan itu diperbaiki,” sebutnya.

Baca Juga:  Wakil Ketua Komisi II DPR Nilai Pemerintah Islamophobia

Meski demikin, dirinya mengimbau agar tindakan tersebut tetap berdasarkan koridor hukum berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

“Jika tidak mempan kasih peringatan sekali, peringatan dua kali, dan tiga kali. Kalau belum bisa, Menkumham melalui kejaksaan bisa mendaftarkan kasus itu ke pengadilan dengan bukti-bukti pelanggaran dan pengajuan pembubaran,” pungkasnya.(dd)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: