JAKARTA, SUARADEWAN.com – Aksi 11 Februari 2017 atau yang lebih dikenal dengan Aksi 112 rencananya tetap akan digelar, mendapat kecaman keras dari Pengurus Pusat Muhammadiyah. Ya, meskipun sejumlah pihak seperti Kepolisian RI juga sudah mengimbau untuk tidak menyelenggarakannya dengan alasan mengganggu ketertiban di hari tenang.
Seperti diketahui, larangan dari pihak Polri ini dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya setelah berkoordinasi dengan Panwaslu, KPUD DKI Jakarta dan TNI. Aksi 112 dilarang karena waktunya yang sangat berdekatan dengan hari pencoblosan. Apalagi, kegiatan menyuarakan pendapat di masa tenang itu juga berpotensi mengganggu rasa aman.
Memang, rencana aksi 112 yang akan digelar di minggu yang harusnya tenang ini menjadi sorosan publik. Tak terkecuali, para ulama turun tangan memberikan “wejangan”, seperti yang sudah sebelumnya diintruksikan langsung oleh Rais Aam PBNU KH. Ma’ruf Amin.
“Atas nama Rais Aam PBNU, saya instruksikan warga NU tidak turun aksi 112,” tegasnya dalam sebuah acara yang berlangsung di Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Kamis (9/2/2017).
Senada dengan Rais Aam, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga sebelumnya sudah mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mengikuti aksi 112 mendatang itu. Dia juga meminta tokoh-tokoh nasional, parpol, dan masyarakat secara umum untuk bisa menahan diri.
“Pokoknya, berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang Pilkada ini, baik tanggal 11 maupun tanggal 13, 14, itu sebaiknya tidak (diikuti)-lah,” ujar Haedar Nashir seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).
Muhammadiyah berharap rencana aksi 112 tidak membuka ruang terciptanya perselisihan di antara masyarakat. Dia menambahkan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang karenanya harus dijaga dengan saling menghargai sebagai satu basis sosial-kultural.
“Saya sering sampaikan, masyarakat kita majemuk secara agama, etnis, dan golongan. Itu di satu pihak sebetulnya punya basis sosial-kultural yang bagus dan kita masyarakat yang relatif moderat ya, bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan kebersamaan,” terangnya.
Tak lupa Ketua PP Muhammadiyah ini juga menyampaikan pesan dari Wapres Jusuf Kalla. Bahwa saat ini, Indonesia dihadapkan pada dinamika politik yang semakin hangat. Oleh karenanya, semua pihak diminta dapat mengendalikan diri dan menciptakan suasana yang kondusif.
“Jadi kami imbau, berbagai aksi itu memang secara demokratis di negara kita, yang memberi keleluasaan untuk artikulasi aspirasi, memang tidak dilarang. Tetapi, dalam situasi sekarang, lebih-lebih Pilkada 15 Februari besok, kita imbau semua pihak untuk menahan diri. Di pihak lain, kita semakin menciptakan kondisi untuk saling bisa berbagi dan menyelesaikan persoalan-persoalan secara lebih dewasa,” tegas Haedar. (ms)
