HomeHankam

Ketum GP Ansor: Langkah Pemerintah Bubarkan HTI Sudah Benar

Ketum GP Ansor: Langkah Pemerintah Bubarkan HTI Sudah Benar

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengapresiasi langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, pembubaran HTI merupakan keputusan yang sudah tepat.

“Langkah pemerintah sudah benar. Kami akan dukung sepenuhnya,” tuturnya, Senin (8/5/17).

Selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah, sebut Yagut adalah membersihkan sisa-sisa oknun HTI yang ada di birokrasi dan aparatur negara dari anasir-anasir HTI dan kelompok anti-NKRI yang lain.

Yaut menambahkan, meskipun secara organisasi telah dibubarkan, namun secara idoelogi mereka masih bisa tetap eksis dengan cara mengubah nama.

Baca Juga:  Baru Dilantik, Wakil Dekan FPIK Unpad Dicopot Karena Sempat Aktif di HTI

Oleh karena itu, dirinya mengimbau pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasinya.”Pemerintah perlu mengantisipasi karena bisa saja mereka akan mengubah nama, tapi tujuannya tidak berbeda dengan HTI yang sudah almarhum,” jelasnya.

“Masyarakat juga harus ikut mengantisipasi jika anggota HTI menyublim masuk ke organisasi yang ada dengan membawa agenda-agenda mereka meruntuhkan NKRI dan Pancasila,” sambungnya.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menkopolhukham Jendral (Purn) Wiranto menuturkan, langkah tegas pemerintah untuk membubarkan HTI di seluruh Indonesia diambil setelah melalui pengkajian yang seksama, dan pertimbangan mendalam.

Baca Juga:  Pemerintah Alokasikan Basis Militer Nasional ke Wilayah Perbatasan

Wiranto memaparkan lima point penting terkait alasan pembubaran ormas trans-nasional tersebut, diantaranya Pertama kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Wiranto juga menegaskan bahwa Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. (dd)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: