HomePolitik

KIPP Indonesia Menanggapi RDP Komisi II Soal Caleg Mantan Terpidana Korupsi

KIPP Indonesia Menanggapi RDP Komisi II Soal Caleg Mantan Terpidana Korupsi

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia ikut menyampikan sikap terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, pemerintah, pada Selasa (22/5), dengan salah satu agenda yakni membahas soal Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan DPR, DPD dan DPRD.

Salah satu pasal dalam draft PKPU tersebut mengatur tentang mantan terpidana korupsi, yang dalam rancangan PKPU, diatur untuk dilarang dalam pencalonan legislatif dalam Pemilu 2019. Namun dalam pembahasan tersebut  di luar KPU.

Ternyata Komisi II DPR, pemerintah dan Bawaslu menyepakati agar pasal tersebut dikembalikan kepada UU No 7 tahun 2017, yang artinya ketiga lembaga negara tersebut tidak sepakat untuk melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019.

Menyikapi hal tersebut, KIPP Indonesia memandang dan menyatakan sikap :

1. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia seharusnya disadari semua pihak sudah menjadi kejahatan terhadap kemanuasiaan, karena akibat korupsi maka pemenuhan terhadap hak dasar manusia (warga negara)  menjadi terabaikan bahkan dinegasikan karenanya.

2. Upaya untuk memerangi korupsi melalui pencegahan, sebagaimana yang diupayakan oleh KPU, melalui pembentukan PKPU yang melarang mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon DPR, DPD dan DPRD perlu mendapat dukungan semua pihak, dengan dasara sebagaimana angka 1 (satu) di atas.

3. KIPP Indonesia menyesalkan hasil kesimpulan RDP, khususnya pada poin tentang kesepakatan Komisi II DPR, pemerintah dan Bawaslu yang tidak mendukung upaya KPU untuk melakukan pencegahan mantan koruptor untuk berlaga di Pemilu 2019.

4. Seharusnya semua pihak, dalam hal ini Komsisi II DPR, pemerintah dan Bawaslu mencari solusi terbaik agar niatan KPU untuk mencegah mantan napi korupsi mencalonkan diri dalam Pemilu 2019,  sebagai bagain dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah sangat memprihatinkan.

Demikian pandangan dan perntayaan sikap KIPP Indonesia, yang pada intinya kami menilai bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak dengan sungguh-sungguh melakukan upaya pencegahan korupsi yang sudah menjadi bahaya kemanusiaan, di negeri ini. (aw)

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: