HomePolitik

KIPP Kritik Kinerja KPU DKI dalam Menyelenggarakan Pilgub DKI

Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno (tengah) didampingi anggota KPUD M Sidik (kiri) dan Betty Epsilon Idroos (kanan) Saat Peluncuran dan Pendaftaran Pasangan Cagub dan Cawagub Pilkada DKI Jakarta 2017 di kantor KPUD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (16/9/16).

JAKARTA,SUARADEWAN.com – Komisi Pemilihan Umum DKI (KPU DKI) mendapat kritik dari sejumlah pihak atas banyaknya masalah dan persoalan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah DKI 2017, pada 15 Februari 2017 lalu.

KPU DKI dinilai ‘gagal” dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara. Salah satu masalah yang banyak menuai sorotan adalah terkait kemampuan para petugas KPPS dan pengawa TPS.

Kritikan ini disampaikan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Rindang Adrai selaku Direktur Eksekutif KIPP menyebut pihaknya menemukan sejumlah kasus kesalahan di TPS yang dilakukan penyelenggara.

“Pada pelaksanaan pencoblosan, ternyata pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT melebihi dari 20 orang, disebabkan formnya habis, petugas KPPS menolak pemilih non-DPT yang jumlahnya masih banyak,” ungkap Rindang, di Jakarta, Minggu (26/2/17).

Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oleh penyelenggara, diantaranya terkait pendirian TPS di lokasi yang tidak seharusnya, penggunaan hak pilih tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, kemudian terkait sejumlah manifes kertas suara yang tertera di amplop tidak sesuai dengan jumlah fisik kertas suara yang ada.

Dirinya menilai banyak petugas KPPS kurang memahami teknis proses pemungutan dan penghitungan suara sehingga kekeliruan dan kesalahan tersebut terjadi.

Dia pun meminta agar KPU DKI melakukan evaluasi internal terkait kinerja para petugasnya,  agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi saat pemungutan suara putaran kedua berlangsung.

“KIPP Jakarta meminta KPU dan DPR RI meninjau ulang PKPU No 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang No 1 Tahun 2015 terkait pengaturan (dua) periode jabatan untuk KPPS,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno mengakui memang ada sejumlah masalah dan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah DKI 2017 pada 15 Februari 2017 dan menyampaikan permohonan maaf.

“Saya atas nama KPU Provinsi DKI Jakarta mohon maaf. Ini menjadi perhatian serius bagi pilkada selanjutnya, “ujar Sumarno dalam dalam rapat pleno penghitungan suara Pilkada DKI 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Ahad (26/2/17) (DD)

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0