HomeDPR RI

Komisi III DPR Sebut Tujuh Indikasi Ketidakpatuhan KPK

Komisi III DPR Sebut Tujuh Indikasi Ketidakpatuhan KPK

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Juru bicara pengusul Hak Angket KPK, Taufiqulhadi, menyampaikan alasan penggunaan hak angket tersebut pada sidang paripurna DPR RI hari Jumat (28/4) ini.

Politikus NasDem itu menyampaikan pihaknya mendapatkan masukan dan informasi tentang tidak selalu berjalannya pelaksanaan tupoksi KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola kelembagaan yang baik.

Ia lalu membacakan tujuh poin yang disebut sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Komisi anti rasuah tersebut pada tahun 2015.

  1. Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai KPK yang belum diselesaikan atas Pelaksanaan Tugas Belajar.
  2. Belanja Barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data yang tidak dilengkapi dengan Pertanggungjawaban yang Memadai dan Tidak Sesuai Mata Anggarannya.
  3. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Sewa dan Belanja Jasa Profesi pada Biro Hukum.
  4. Kegiatan Perjalanan Dinas pada Kedeputian Penindakan yang Tidak Didukung dengan Surat Perintah.
  5. Standar Biaya Pembayaran atas Honorarium Kedeputian Penindakan.
  6. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak sesuai dengan Ketentuan Minimal
  7. Perencanaan Gedung KPK tidak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
Baca Juga:  Strategi Pemberantasan Narkoba Polda Sumut Mendapat Apresiasi DPR

Selain itu, ia juga mengaku pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai lemahnya tata kelola dokumentasi dalam proses hukum penindakan dugaan kasus korupsi oleh KPK.

Lalu terdapat juga dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian KPK dalam penyampaian keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik, termasuk dugaan pembocoran informasi kepada media tertentu yang kebenarannya belum pernah dikonfirmasikan kepada penyelenggara atau pejabat negara yang bersangkutan.

Baca Juga:  Mantan Ketua Komisi III DPR Melantik Penggantinya Sendiri

Kemudian ada juga informasi mengenai ketidakharmonisan bahakan sikap insubordinasi dari kalangan internal KPK terhadap pimpinannya.

Taufiqulhadi mengatakan, berbagai hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI dengan KPK pada 17-18 April 2017 lalu.

“Berdasarkan hal-hal yang telah menjadi asas dan ketentuan tersebut di atas, maka pengusul mengajukan usul untuk penggunaan Hak Angket berdasarkan Konstitusi dan UU MD3 dalam rangka melakukan pendalaman atas berbagai permasalahan atau penyelidikan atas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK berdasarkan Konstitusi dan UU KPK,” kata Taufiqulhadi. (ZA/trb)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: