HomeDPR RI

Komisi Informasi DPR Apresiasi Fatwa MUI Soal Muamalah Medsosiah

Komisi Informasi DPR Apresiasi Fatwa MUI Soal Muamalah Medsosiah

JAKARTA, SUARADEWAN.com – Wakil Ketua Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hanafi Rais mengapresiasi terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial (muamalah medsosiah).

Menurutnya, hal ini sangat diperlukan di tengah krisis norma dan etika dalam bermedia sosial, serta menguatkan eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) .

“Saya pikir fatwa MUI justru menguatkan norma hukum yang ada di UU ITE. Saya kira itu dikeluarkan ketika bulan ramadan itu momentum yang pas,” kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (6/6/2017).

Baca Juga:  Sejumlah Tokoh Bantah Ada Kriminalisasi Ulama

Sejauh ini, lanjut Hanafi, masyarakat belum menyadari betul dampak dari aktivitas di media sosial yang sedikit-banyak menampilkan hal-hal negatif, seperti ujaran kebencian, diskriminasi terhadap kaum minoritas dan lain sebagainya. Sehingga, melalui fatwa ini diharap dapat menjadi pedoman hidup bersama.

Lanjutnya, fatwa ini bukan merupakan bentuk pengekangan terhadap aktivitas individu dalam menyampaikan pendapat. Tetapi, sebagai masyarakat berkebudayaan dan memiliki hukum.

Tentu, dalam bermedia sosial sebaiknya memperhatikan norma hukum yang ada, baik norma yang tertulis maupun tidak tertulis.

“Ada kaidah norma hukum etika yang mestinya diindahkan para pengguna sosmed,” imbuhnya.

Meskipun secara yuridis belum diatur secara jelas peran pemerintah dalam menilai kelayakan konten dalam media sosial, tetapi Hanafi berharap pemerintah tetap lugas dalam menindak fakta pelanggaran jika benar terjadi.

Baca Juga:  DPR Kritik Data Pangan Indonesia yang Selalu Bermasalah

“Kalau faktanya ternyata banyak terjadi pelanggaran, artinya itu menjadi tugas pemerintah,” pungkasnya.

Dalam fatwa MUI tersebut memuat beberapa hukum, di antaranya setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan gibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, adu domba (namimah) dan penyebaran permusuhan.

MUI juga mengharamkan aksi bullying, ujaran kebencian serta permusuhan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Mengharamkan menyebarkan berita bohong (hoax), menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang dilangan secara syar’i. (ms/te/ko)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: