Komisi V DPR: Penaikan Harga KRL Akan Buat Orang Beralih Ke Kendaraan Pribadi

SUARADEWAN.com – Ada rencana pemerintah melalui Menteri Perhubungan untuk menaikkan tarif KRL (Commuter line) di tahun 2023 ini. Rencana tersebut menuai polemik di kalangan masyarakat hingga di tingkat DPR RI. Salah satunya oleh Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama.

Suryadi Jaya Purnama merespon rencana pemerintah untuk tidak menaikkan tarif KRL Menurutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bisa berdampak orang beralih menggunakan kendaraan pribadi.

“Saya  menganggap  bahwa adanya diskriminasi tersebut justru akan membuat orang-orang kaya akan kembali menggunakan kendaraan pribadi dan malah berpotensi menyebabkan kemacetan,” ungkap Suryadi, Jumat (30/12).

Suryadi menambahkan, pihaknya mengingatkan bahwa transportasi massal ditujukan untuk semua kalangan, baik itu orang yang kaya maupun tidak.

Ia menilai KRL bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu dan di sisi lain membantu mengurangi kemacetan jika orang-orang yang mampu beralih dari moda kendaraan pribadi ke moda transportasi massal seperti KRL.

“Oleh sebab itu kami menolak kebijakan yang diskriminatif tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, konon SJPdan partainya telah menyatakan penolakan atas rencana kenaikan tarif KRL. Apalagi Ia menilai subsidi Rp 3,2 triliun masih terlalu kecil untuk tahun 2022.

“Kita menilai secara teknis KRL Commuter Line masih mengalami over load di jam-jam sibuk, sehingga pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya. Dan untuk tahun 2023, kita minta subsidi untuk transportasi massal seperti KRL sebaiknya diperbesar agar semakin banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi massal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan  akan ada penyesuaian pada tarif KRL Commuter Line untuk orang-oang kaya agar subsidi bisa tepat guna. Untuk keperluan penyesuaian tersebut Pemerintah berencana menggunakan data Kemendagri atau data terpadu di Kementerian Sosial dan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil para penumpang KRL.

Dengan terbitnya kartu ini penumpang mampu tak ikut menikmati subsidi karena tarif asli KRL saat ini di atas Rp10 ribu. [***]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90