Komisi XI DPR RI Harapkan Papua Barat Perbaiki Serapan APBD

Heri Gunawan kritik Pemerintah Provinsi Papua Barat yang belum serap anggaran daerah untuk percepat pertumbuhan ekonomi. Foto: dpr.go.id

SUARADEWAN.com – Kunjungan kerja reses dari Komisi XI DPR RI ke Papua Barat diadakan pada akhir Desember 2022. Dalam kunjungan Komisi XI DPR RI tersebut, diskusi yang muncul terutama adalah tentang perekonomian dan perubahan struktur pemerintahan di Provinsi Papua Barat.

Amir Uskara, anggota Komisi XI DPR RI, mengatakan diskusi tersebut melibatkan BI, OJK, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Perbankan Himbara.

“Pasti ada perubahan kegiatan-kegiatan perekonomian. Makanya tadi bersama mitra yang ada mulai dari BI, OJK, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi (Papua Barat) dan Perbankan Himbara itu juga kami ingin melihat kira-kira dengan terjadinya perubahan struktur pemerintahan yang ada di Papua Barat ini, kira-kira bagaimana kondisi industri keuangan yang ada. Kemudian bagaimana dengan kondisi yang ada saat ini termasuk bagaimana dengan inflasi yang ada, bagaimana pertumbuhan (ekonomi) yang ada ini menjadi diskusi kita,” jelas Amir Uskara.

Heri Gunawan, atau sering dipanggil Hergun, salah seorang anggota Komisi XI DPR RI juga mengatakan bahwa pemerintah daerah Provinsi Papua Barat harus memperbaiki penyerapan dana APBD.

Penyerapan Dana APBD selalu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan efektifitas APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami juga mempertanyakan kepada mitra kami, bahkan kepada Kementerian Keuangan yang juga turut hadir di sini terkait dengan serapan Anggaran Papua Barat ini.

Karena Papua Barat serapan anggarannya kurang lebih baru sekitar 55 persen, berarti ini terendah secara keseluruhan di Indonesia itu per triwulan ketiga.

Namun harapan kami dengan adanya Natal dan Tahun Baru 2023 di Papua Barat ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, setidaknya tidak terlalu jauh seperti itu,” ujar Hergun.

Ia juga mempertanyakan bagaimana pemerintah Provinsi Papua Barat akan menggunakan anggaran yang masih tersimpan.

“Lalu kira-kira kebijakan apa yang akan dilakukan agar serapan anggaran ini bisa tumbuh lebih baik?” tanya Hergun.

Hergun mengatakan agar anggaran tersebut digunakan sesuai tujuan semula, yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi bukan berwujud pembangunan infrastruktur. Sebab posnya sudah berbeda.

“Karena setiap hari, setiap waktu, setiap siklus anggaran itu rata-rata penyerapan itu adanya di ujung dari akhir masa anggaran. Tentunya ini juga kalau diaplikasikan atau digunakan untuk pembangunan program infrastruktur ini agak kurang baik hasilnya,” himbau Hergun.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat kini masih pada angka 3,7%. Hal ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,27%. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner 728x90